Siap-Siap, Polda Jatim Segera Panggil Para Pelanggan Vanessa Angel

oleh -

SURABAYA – Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur akan memanggil para pemesan Vanessa Angel, sebagai saksi kasus prostitusi online. Namun, penyidik masih merahasiakan siapa pria hidung belang yang dimaksud, baik dari kalangan pejabat dan pengusaha.

“Kami rencanakan untuk memanggil pemesan jasa prostitusi, untuk kelengkapan berkas perkara dengan tersangka Vanessa Angel. Nanti akan dijadwalkan,” kata Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, dikonfirmasi, Kamis (31/1/2019).

Sebelumnya, Kasubdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Harissandi, sempat mengatakan bahwa pemesan Vanessa Angel berusia 45 tahun. Dia bernama Rian, pengusaha asal Jakarta.

Rian memiliki banyak usaha selain tambang pasir di Lumajang, Jatim. Meski sudah berkepala empat, namun diketahui Rian masih belum berumah tangga alias bujangan. “Dia (Rian) warga keturunan. Dia mondar-mandir Jakarta-Surabaya. KTP-nya Jakarta Pusat,” ujarnya.

Menurut Haris, Rian baru pertama kali menggunakan jasa prostitusi artis. Rian juga melakukan percakapan dengan muncikari juga baru sekali. “Kalau ditanya kenapa Rian memesan Vanessa, itu bukan kapasitas saya menanyakan itu ke muncikari. Karena pertanyaan itu tidak ada kaitannya dengan pasal yang disangkakan, yakni UU ITE, terkait transmisi elektronik,” kata Haris.

Penyidik Polda Jatim resmi menetapkan Vanessa Angel sebagai tersangka dalam kasus dugaan prostitusi online, pada Rabu, 16 Januari 2019. Ini setelah penyidik menemukan bukti, aktris FTV itu sering mengirim gambar dan video asusila ke muncikari.

Penetapan tersangka tersebut juga sudah mengacu pada pendapat sejumlah saksi ahli. Di antaranya, ahli pidana, ahli bahasa, ahli informasi dan transaksi elektronik hingga ahli agama.

Dari keterangan di hadapan penyidik, Vanessa memasang tarif sebesar Rp80 juta. Namun, yang diterima artis FTV itu hanya Rp35 juta, sementara sisanya diberikan kepada para muncikari.

Dalam perkara ini, VanessaAngel dijerat Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).