Serpihan Pilkada Serentak 3 Sesi

oleh -

Amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Menjadi dasar hukum dilaksanakannya pilkada serentak sesi tiga tahun ini. Sebelumnya, pilkada serentak digelar pada tahun 2015 dan 2017.

Pilkada serentak pada tahun 2015 menjadi pengalaman pertama yang menyisakan persoalan. Mulai dari persoalan gugatan sengketa hingga pemborosan anggaran. Dilaksanakan di 269 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten, pilkada yang menyita perhatian publik ini dilaksanakan dengan lancar, meski ada sengketa didalamnya, pilkada serentak ini terhitung sukses. Sayangnya, tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak ini masih dibawah 70%, yakni sebesar 69,14% jauh dibawah target komisi pemilihan umum yang mencapai 77,50%.

Berkaca dari pilkada serentak pada 2015 ini, pemerintah pun menggodok berbagai kebijakan yang dinilai mengurangi celah pelanggaran yang memunculkan sengketa. Sengketa panjang berimplikasi pada pemborosan anggaran dan tidak maksimalnya roda pemerintahan. Meski kebocoran-kebocoran dalam pilkada serentak ini masih terjadi. Unsur SARA tidak menjadi alat politik yang menambah pekerjaan rumah penyelanggara pemilu. Pilkada pun berakhir tanpa polemic berkepanjangan yang menyisakan luka bagi keberagaman di bumi nusantara ini.

Sementara, pilkada serentak pada tahun 2017 menyisakan pengalaman yang membekas hingga kini. Dilaksanakan di 101 daerah, terdiri dari 7 Provinsi, 18 Kota dan 79 Kabupaten. Tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat, yakni mencapai 74,20%. Sayangnya, pilkada ini tak lolos dari propaganda isu Suku,
Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Isu-isu sensitive yang berkaitan dengan SARA menjadi alat untuk menjegal lawan politik dan berimplikasi pada berlangsungnya pemilihan hingga dua putaran. Pilkada ini pula yang menjebloskan basuki tjahyapurnama, calon gubernur DKI jakarta kadalam rutan mako brimob. Dalam pilkada ini, pemerintah seakan kurang siap menghadapi pesta demokrasi yang dihelat serempak untuk kedua kalinya. Gerakan 212 pun muncul untuk mengawal penghakiman terhadap ahok. Kinerja penyelenggara pemilu pun diuji. Transparansi, independensi dan kekuatan mempertahankan amanat undang-undang pun dipertaruhkan. Seluruh mata tertuju pada DKI Jakarta, sehingga control public terhadap pelaksanaan pilkada di daerah lain pun teralihkan.

Pada pilkada serentak yang kedua ini, tentunya penyelenggara pemilu mengambil banyak pembelajaran. Dari isu SARA, berbagai isu lainnya pun dapat digiring untuk memonopoli keadaan dan menjadi alat propaganda dengan berbagai tujuan. Hal ini pun mendorog penyelenggara pemilu berfikir lebih terbuka, menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak terkait yang turut mendukung kinerja penyelenggara pemilu, seperti TNI, POLRI, Muspida dan Muspika.

Pilkada serempa tahun 2017 ini, menyisakan luka yang hampir mengoyak demokrasi dan semangat pancasila. Menodai semangat toleransi yang lahir sebelum demokrasi dilahirkan. Berkaca dari sini pula, penyelenggara pemilu kian merapatkan barisan dan membuat regulasi-regulasi yang kian memperketat proses pemilihan. Di sisi lain, untuk meningkatkan partisipasi public,regulasi untuk memudahkan public berpartisipasi dalam pemilihan langsung umum pun dibuat. Yang paling kentara adalah transparansi hasil pemungutan suara di TPS dan minimnya sengketa di MK. Selain itu, scan salinan C1 dapat dirampungkan hingga 100% dalam waktu kurang dari tiga hari.

27 Juni 2018 kemarin, menjadi puncak pelaksanaan pemilihan kepala daerah serempak. Target partisipasi diharapkan dapat tercapai masih diangka yang sama yakni 77,50%. Harapannya, sengketa pilkada pun kian minim dan tak ada unsur SARA yang dibawa sebagai alat mencapai kemenangan. Kerja penyelanggara pemilu pun cukup kentara sejak satu tahun sebelum penyelenggaraan. Sosialisasi, pengumuman yang berbau ajakan untuk melaksanakan pilkada anti Hoax dan anti SARA dilakukan. Kerjasama kian masiv dengan sejumlah pihak yang dirasa memiliki kekuatan secara structural untuk memberi pengaruh kepada masyarakat luas.

Presiden bahkan turut mensosialisasikan pilkada damai. Presiden Jokowidodo dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah menyampaikan pesan terkait pilkada damai dan menjaga agar tak memecah belah masyarkat dengan menggunakan isu-isu SARA dan hoax. Pilkada serentak sesi tiga pada 27 juni 2018 diikuti oleh 171 daerah yang teridiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Hari H pelaksanaannya pun nyaris tanpa konflik serius, hanya dua TPS di papua yang belum bisa melaksanakan pemilihan dengan alas an keamanan dan logistic yang belum sampai.

Meski dapat dibilang sukses, beberapa pelanggaran pilkada terjadi di beberapa TPS dan mendorong bawaslu Ri mengeluarkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 69 TPS pada 10 provinsi se-Indonesia. Di jawa timur sendiri ada 5 TPS yang digelar kembali PSU yang disebabkan oleh beberapa persoalan klasik yang sesungguhnya telah diantisipasi sebelumnya, yakni penggunaan suara ganda dengan menggunakan C6 milik pemilih lain, penggelembungan suara dan ketidakpahaman mekanisme pencoblosan oleh
pemilih.

Meski sosialiasi telah masiv dilakukan bahkan KPURI mengeluarkan surat edaran KPU RI No 274/PL .03.6-SD/06/KPU/VI/2018 tentang penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pilihan 2018 tertanggal 8 juni 2018, bahwasannya pemilih dimungkinkan menggunakan hak pilihnya meskipun tidak menunjukkan e-KTP atau surat keterangan perekaman.

Dengan ketentuan KPPS harus memastikan bahwa formulir C6 yang dibawa sesuai dengan data pemilih yang terdaftar pada DPT. Pada pilkada serentak kali ini, tingkat partisipasi public untuk menggunakan hak pilihnya justru menurun, yakni sebanyak 73% banding partisipasi tahun 2017 lalu yang mencapai 74,20%. Kerjasama dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan keamanan jalannya pilkada serentak sesi tiga ini terhitung sukses.

Tak ada isu sara yang dijadikan sebagai alat propaganda, tak ada kerusuhan berarti bahkan minim sengketa. Namun, penyelenggara pemilu justru tampak melewatkan kapasitas internal. Hal terebut ditunjukkan dengan adanya kebocoran penggelembungan surat suara di TPS 1 desa Tambar jombang. Dari 497 pemilih yang terdaftar ada 308 pemilih yang menggunakan hak suaranya, namun pada penghitungan akhir justru ditemukana ada 333 surat suara yang tercoblos.

Ada penggelembungan surat suara hingga 25 lembar atau 1 bandel. Darimana surat suara tersebut didapat? Kebocoran ini harus menjadi evaluasi serius oleh penyelenggara pemilu, bagaimana mungkin surat suara yang telah dengan teliti dihitung dan dimasukkan dalam kotak suara rapat dapat terselip surat suara sah lainnya yang indikasinya dibawa dari luar dan dimasukkan kotak suara saat proses pemilihan berlangsung.

Pertanyaannya? Siapa yang dapat memiliki otoritas menyelinapkan surat saura tersebut? Kajian ini perlu dimunculkan regulasi yang kembali memperketat pembatasan kewenangan petugas ditingkat TPS. Sementara yang terjadi pada TPS 49 manukan kulon, tandes, Surabaya.

Seakan mengabaikan surat edaran yang dikelurkan oleh KPU RI tertanggal 8 Juni 2018. Ada dua orang pemilih yang menggunakan hak suaranya hingga dua kali dengan menggunakan undangan C6 milik pemilih lain. Setelah menggunakan hak suara di TPS 49, pemilih kembali menggunakan hak suaranya di TPS 9. Artinya, petugas ditingkat TPS seakan mengabaikan amanat dalam surat edaran yang meminta agar petugas memastikan bahwa form C6 berisi data yang sesuai dengan data yang terdaftar pada DPT dan memeriksa dengan teliti data pribadi pemilih.

Atau, hal ini justru harus menjadi kajian serius pula oleh penyelenggara pemilu, bahwa regulasi yang ditujukan untuk memberi kesempatan dan kemudahan bagi warga untuk menggunakan hak konstitusinya justru menjadi celah longgar untuk melakukan pelanggaran. Serpihan-serpihan pada catatan tiga sesi pilkada serentak ini diharapkan dapat memunculkan regulasi yang nyaris tanpa celah untuk melakukan pelanggaran. Setidaknya, pada tahun 2018 ini, pilkada serentak nyaris tanpa isu sara. Kerja sama banyak pihak telah mewujudkan pilkada damai yang bermartabat, tak ada gugatan dan tak ada kerusuhan yang berarti. Hingga Sembilan juli mendatang, pekerjaan penyelenggara pemilu akan berkutat pada rekapitulasi dan penetapan pasangan terpilih.

Pelanggaran ditingkat rekapitulasi kecamatan akan menjadi celah yang mungkin terjadi, pengawasan banyak pihak tentunya diperlukan agar terwujud pilkada damai yang jujur, dan berkeadilan. Memberi pembelarajan politik yang bermartabat dan berkehormatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Legowo menanti hasil penghitungan real hingga penyelenggara mengumumkan hasilnya.

 

Ditulis Oleh
Eka Rimawati Untuk disampaikan pada Seleksi Penerimaan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang