SEKAR Perum Bulog kecam pernyataan Kadinsos Provinsi Lampung

oleh -
Ketua Umum SEKAR Perum BULOG Febby Novita
Ketua Umum SEKAR Perum BULOG Febby Novita

JAKARTA – Serikat karyawan (Sekar) Perum Bulog mengecam dan menyayangkan pernyataan Kadinsos Provinsi Lampung, Sumarju Saeni yang menyebut Bulog sebagai ayam sayur dalam rangka menjalankan program bantuan sosial pemerintah, dalam acara rapat koordinasi penanganan fakir miskin wilayah 1 di Hotel Aston Bekasi pada tanggal 1 Agustus 2019.

Ketua umum Sekar Perum Bulog Feby Novita mengatakan pernyataan hinaan kepada Perum Bulog yang merupakan lembaga pemerintah tersebut Tidak sepantasnya dilontarkan oleh pejabat publik yang notabene sebagai aparatur sipil negara.

“Serikat karyawan Perum Bulog tidak menerima pernyataan tersebut karena hanya melihat persoalan pangan dari perspektif yang sangat sempit dan melukai jiwa kerja karyawan Perum Bulog,”Tulisnya dalam rilis yang diterima kabarjatim.com. Jumat 9 Agustus 2019.

Lebih lanjut Sekar Perum Bulog mendukung langkah Manajemen Perum Bulog yang telah melaporkan oknum Kadinsos provinsi Lampung tersebut kepada pihak berwajib, karena telah menghina Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan nasional dan juga merupakan tindakan yang kurang menyenangkan.

“Kami mendesak kepada gubernur provinsi Lampung memberi sanksi tegas terhadap oknum di Lingkungan organisasi pemerintahan daerah Lampung tersebut yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap institusi lain,”Tambahnya.

Sikap kurang bijaksana yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Provinsi Lampung tersebut berlangsung di tengah-tengah rapat koordinasi antara lembaga pemerintah yang diadakan dengan tujuan untuk mempercepat dan mempelajari pelaksanaan bantuan pangan non tunai di seluruh Indonesia. Acara yang dihadiri oleh para Kadivre Perum Bulog, perwakilan dari Kemensos, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, perwakilan Himbara, koordinator TKSK, Satgas Bansos pangan Kabupaten/Kota.

Selama ini Perum Bulog telah mampu membuktikan diri sebagai pengawal ketahanan dan kedaulatan pangan bukan hanya di daerah produsen, namun sampai ke setiap jengkal tanah negeri ini. Penugasan publik pemerintah untuk menyediakan pangan sampai ke daerah pelosok, menjaga akses pangan bagi setiap rakyat Indonesia, dan menjaga stabilitas harga pangan serta menjaga inflasi selama ini, patut menjadi alasan bahwa pulok akan sanggup melaksanakan penugasan menjaga ketahanan pangan berikutnya.

Andil Perum Bulog dalam penyaluran bantuan pangan non tunai sangat penting karena sebagai wujud campur tangan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen sekaligus. Dua sisi utama dari bagian masyarakat yang perlu diberikan keberpihakan oleh pemerintah.

Peran Bulog sebagai manajer supplier terhadap agen atau uotlet penyalur beras bantuan pangan non tunai menjamin beras hasil pengadaan petani lokal dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.

Hal tersebut Senada dengan amanah yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam rapat koordinasi tingkat menteri tanggal 8 Juli 2019 yang diimplementasikan pada surat edaran Menteri Sosial nomor 01/MS/K/07/2019 kepada seluruh gubernur atau walikota seluruh Indonesia.

Pernyataan Sumarju selaku kadinsos provinsi Lampung merupakan bentuk mbalelo terhadap perintah Presiden Republik Indonesia.

“Kami akan terus membutuhkan kepada rakyat Indonesia bahwa Perum Bulog selalu menjadi Garda terdepan dalam menjaga kedaulatan pangan negeri ini,”Pungkasnya.