Sejumlah Warga Tolak PSBB Tahap III di Surabaya

oleh -
Aksi Penolakkan PSBB Tahap III di Surabaya
Aksi Penolakkan PSBB Tahap III di Surabaya

SURABAYA-Puluhan warga yang menamakan diri sebagai Paguyuban Arek Surabaya unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso, Rabu (27/5) siang menyusul penolakan perpanjangan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 3 di Surabaya.

Orasi tentang aspirasi penolakan tersebut disampaikan inisiator Paguyuban Arek Surabaya Muhammad Sholeh di hadapan awak media dan perwakilan anggota DPRD Surabaya. Mereka menganggap PSBB tidak berjalan efektif dan justru menekan kondisi penghidupan masyarakat.

“PSBB terbukti gagal meredam penyebaran covid 19. Tentunya PSBB Jilid 1 hingga 3 malah mematikan sandang pangan warga Surabaya,” kata Sholeh dalam orasinya di Gedung DPRD Surabaya.

Sholeh menjelaskan, aksi yang dilakukan sebagai upaya menekan pemerintah terkait atau Gubernur Jatim segera mencabut pemberlakuan PSBB jilid 3.

“Aksi ini merupakan uneg-uneg warga terdampak atas penerapan PSBB sejak awal. Kami berharap anggota dewan segera mendukung pencabutan PSBB tersebut. Kami minta pemerintah segera diberlakukan new normal sesuai anjuran dari Presiden, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan,” terangnya.

Perwakilan pedagang Sentra Wisata Kuliner Jalan Arif Rahman Hakim Andi Setiawan mengatakan, bahwa selama penerapan PSBB sangat berdampak bagi pedagang Surabaya. Pendapatan menurun sangat signifikan.

“Selama PSBB kami merasakan sangat sepi sekali dan sengsara. Selama berdagang di sana bahkan tidak pernah dapat pembeli,” katanya.

Sementara itu, kebijakan pemerintah memperpanjang pelaksanaan PSBB tersebut diyakini bakal mencekik leher para pedagang dan warga Surabaya yang hendak mengais nafkah.

“Jika PSBB tetap diteruskan kami bisa mati bukan karena virus, tapi mati kelaparan. Kami minta tolong kepada dewan selaku wakil rakyat agar PSBB ini dihentikan sekarang. Ironisnya sejak penerapan PSBB, pedagang juga belum sama sekali menerima bantuan sosial dari kampung maupun dari dinas Koperasi juga tidak dapat,” tukas dia.

Terpisah, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan elemen warga Surabaya melalui alat kelengkapan di Komisi-komisi DPRD Surabaya.

“DPRD Surabaya selama ini tidak berdiam diri. Kami terus melakukan rapat-rapat secara virtual dengan pihak terkait bersama Pemkot Surabaya untuk mencari jalan tengah atas problem yang timbul di masyarakat pada penerapan PSBB tersebut,” jelas Awi–sapaan akrabnya.

Cak Awi menjelaskan, prinsip PSBB itu ditempuh Pemkot Surabaya untuk menjaga dan menyelamatkan warga Surabaya.

“Perlu diketahui penerapan PSBB ini supaya bisa memutus rantai virus corona pada warga Surabaya. Kami harap kerumunan warga tidak perlu datang di DPRD Surabaya. Namun, bisa disampaikan melalui surat dan secepatnya kita respon dengan sebaik-baiknya,” pungkas dia.

VIN