Salahi UU, Eks Panwaslu Se- Jatim Adukan Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim ke DKPP

oleh -

SURABAYA – Mantan Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) se- Jawa Timur adukan Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka mengadu karena Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu, khususnya pasal 565 ayat 1 dan ayat 2.

“Kami kecewa karena dicoret dari jajaran komisioner tanpa alasan yang jelas, dan tidak ada transparan. Harapan kami dengan pengaduan ini bisa membuka kebenaran dari kasus yang yang kami rasa tidak benar, karena bertentangan dengan UU,” kata Novly Bernando, salah satu pelapor yang juga mantan anggota Panwaslu Kota Surabaya, saat jumpa pers di Graha Pena, Surabaya, Jumat (9/11).

Novly menjelaskan, ada beberapa pelanggaran yang bertentangan dengan Pasal 565 terkait perekrutan anggota Panwaslu di Kabupaten/Kota di Jatim yang dilakukan Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim. Di antaranya, banyak anggota Panwaslu yang tidak berpengalaman di bidang pemilu diloloskan oleh Bawaslu Jatim.

“Orang yang tidak memiliki pengalaman, justru masuk menjadi anggota Panwaslu. Padahal seharusnya seleksi administrasi saja mereka tidak lolos,” katanya.

Selain itu, lanjut Novly, ketua tim seleksi anggota Panwaslu di Jatim ternyata merupakan salah satu anggota partai politik (parpol). Bahkan, yang bersangkutan juga terdaftar menjadi calon legislatif (caleg) dapil 1 Surabaya.

“Ini jelas tak masuk akal, karena di dalam aturan UU sangat jelas bahwa tim seleksi bukan dari parpol. Ini ibaratnya orang parpol memilih wasit untuk pertandingan parpol tersebut,” katanya.

Senada juga disampaikan mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Bondowoso, Djoko Rudy Harjanto, menambahkan ada juga pelanggaran lain yang dilakukan Bawaslu Jatim. Misalnya, memecat 38 orang Panwaslu di beberapa daerah di Jatim, karena ingin memasukkan anggota baru yang diduga ada persekongkolan lantaran satu golongan.

Terlebih lagi, kata Djoko, pemecatan ini dilakukan satu jam setelah dilaksanakannya uji kepatutan yang digelar Bawaslu Jatim. “Padahal hasil uji kepatutan ini menjadi dasar bawaslu RI untuk menetapkan Komisioner di Kab/Kota,” papar Joko.

Pelanggaran lainnya, lanjut Djoko, Bawaslu Jatim merekrut salah satu komisioner yang ditetapkan di Kabupaten Trenggalek, terbukti telah menandatangani perjanjian untuk mengawal pencalegkan Edhie Baskoro Yudhoyono, caleg DPR RI dari Partai Demokrat. Buktinya, komisioner tersebut menandatangani perjanjian di atas materai 6.000 yang telah tersebar sejak 2017.

“Namun komisioner yang seperti ini malah ditetapkan menjadi anggota Panwaslu Kabupaten. Jelas ini telah melanggar UU,” kata Djoko.

Djoko juga mendesak DKPP untuk membuka masalah dugaan bocornya soal seleksi Panwaslu 2017 di 38 Kabupaten/Kota di Jatim. Kata dia, masalah ini sebelumnya sempat diadukan oleh salah satu komisioner di Malang, tetapi dicabut oleh pengadu. “Kami menduga pencabutan pengaduan bocornya soal itu, karena pengadu dijanjikan untuk ditetapkan menjadi Panwaslu di Kab Malang,” kata Djoko.

Menurut Djoko, masalah yang dilakukan Bawaslu RI dan Bawaslu Jatim bukan hanya terjadi di Jatim, juga terjadi hampir di seluruh Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya pengadua Panwaslu di Tanah Air ke DKPP.

“Pelanggaran di semua daerah di Indonesia, kasusnya sama seperti yang terjadi di Jatim. Masalah ini juga telah diadukan ke DKPP, juga sudah tersebar luas dalam pemberitaan di berbagai media, seperti di Jateng, Sumatera, Sulawesi, dan lainnya,” ujar Djoko. @VIN