RUU Haluan Ideologi Pancasila Pintu Masuk Ideologi Komunis?

oleh -

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tengah menjadi sorotan lantaran dianggap sebagai pintu masuk bagi bangkitnya komunisme di Indonesia.

Juru bicara Jamaah Ansharu Syariah, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir menegaskan, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) adalah upaya dari kalangan tertentu untuk menjadi pintu masuk ideologi komunisme di negeri ini.

Menurutnya, sejak pelarangan partai Komunis melalui TAP MPRS XXV/1996, gerakan komunis terus berusaha mencari celah untuk menghapus peraturan tersebut.

“Sejak hari itu mereka orang-orang komunis tetap berusaha dan berjuang untuk mendapatkan legalitas mereka kembali di negeri ini,” ujar Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir melalui siaran pers.

Mereka, sambung dia, masuk dari berbagai cara termasuk melalui jalur lobi-lobi politik di DPR. Dalam hal ini mereka ingin membangun pintu-pintu yang bisa mereka masuki kemudian nantinya akan melegalkan kembali eksistensi komunisme dalam bentuk kendaraan ataupun dalam lembaga-lembaga atau aktivitas yang sifatnya perpolitikan sehingga mereka tentu ingin menguasai negara lalu kemudian mereka terapkan komunisme itu sebagai ideologi di negara ini.

Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir mengingatkan, jika RUU Haluan Ideologi Pancasila disahkan tanpa memasukan TAP MPRS XXV/1996 di dalamnya, maka umat Islam harus waspada.

Ustadz Iim, juga menilai RUU HIP sangat dipaksakan. Terlebih RUU itu juga diketuai oleh aktivis pro PKI yang kini duduk di DPR.

“Ini sebuah warning sekali lagi para ulama para tokoh tokoh umat Islam di Indonesia sebenarnya sudah sejak beberapa tahun terakhir ini sudah sering mengingatkan bahwasanya ini PKI atau orang-orang komunis akan bangkit kembali lalu kemudian mereka akan membentuk kembali partai mereka yang selama ini sudah dilarang melalui TAP MPR nomor 25 tahun 1966 itu,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengimbau umat Islam untuk selalu waspada. Ia menjelaskan, gerakan komunis saat ini semakin kuat karena didukung oleh negara super power.

“Makanya kita harus waspada untuk kemudian menutup pintu-pintu dan celah-celah ini agar supaya tidak melalaikan dari kebangkitan mereka sehingga mengakibatkan pada kerugian bagi Islam dan kaum muslimin,” katanya.

Jika komunis berkuasa, kata dia, maka sudah barang tentu Islam akan dihabisi. “Kita yakin seyakin-yakinnya 100 persen dalam masalah ini, jadi pasti secara bertahap walaupun itu nanti, apakah itu bertahap atau langsung di patah ya tapi kami yakin mereka akan berusaha mengarah ke sana,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya tegas menolak segala bentuk upaya kebangkitan komunisme di Indonesia termasuk melalui RUU HIP ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan presiden belum mengirim surat untuk membahas RUU Haluan Ideologi Negara dalam proses legislasi. Namun, pemerintah sudah mulai mempelajari secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan.

RUU HIP disusun oleh DPR RI dan masuk dalam Prolegnas 2020. Mahfud memastikan, jika saat tahapan sudah sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 dalam konsiderans dengan payung “Mengingat: Tap MPR No I/MPR/1966”.

Di dalam Tap MPR No I/MPR/2003 itu ditegaskan bahwa Tap MPRS No XXV/1966 terus berlaku. Keberadaan Tap MPRS ini menjadi kontroversi karena disebut akan dihilangkan.

Menurutnya, pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final sebab berdasarkan Tap MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS XXV Tahun 1966.