Rupiah Melemah, Waspada Gelombang PHK dan Dampak Turunannya

oleh -

JAKARTA – Nilai tukar rupiah yang semakin melemah di hadapan dolar Amerika harus menjadi perhatian pemerintah dan stakeholder lainnya khususnya di sektor ketenagakerjaan.

“Saya mendengar, ada sejumlah perusahaan yang telah mengurangi tunjangan kepada karyawannya karena lesunya penjualan produknya. Kemenaker harus intens untuk mendata dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi imbas melemahnya nilai tukar rupiah ini seperti pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati melalui siaran pers yang diterima Kabarjatim.com

Nilai tukar Rupiah terus mengalami pelemahan mendekati level Rp15.000 per USD. Bloomberg Dollar Index pada Rabu (5/9/2018) pukul 14.00 WIB, kurs Rupiah pada perdagangan spot exchange berada di level Rp14.933 per USD.

Imbasnya, selain ancaman berkurangnya pendapatan bagi tenaga kerja, juga naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok. Situasi ini membuat Okky semakin khawatir terhadap nasib para buruh yang pendapatannya pas-pasan.

Lantaran itu, dia meminta Kemenaker agar secara intens melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, serta asosiasi pengusaha untuk memastikan akurasi data, informasi serta kondisi obyektif di sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Data dan informasi tersebut cukup penting sebagai basis pembuatan kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

Politisi Partai NasDem tersebut juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk terbuka kepada karyawannya atas kondisi perusahaannya. Keterbukaan informasi atas kondisi perusahaannya ini penting untuk memberi kepastian kepada karyawan atas situasi yang terjadi di perusahaan tersebut.

Tak hanya mengingatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Okky juga berharap Kementerian Kesehatan bersikap responsif melakukan monitoring dan menguatkan program-program kesehatan yang telah berjalan khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak.

Situasi perekonomian yang terjadi saat ini, menurut dia, harus diminimalisir dampak negatifnya khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak. Lantaran itu, Pemerintah harus memastikan kondisi kesehatan ibu hamil dan anak-anak tetap terpenuhi hak-hak kesehatannya.

“Keluarga pekerja di Indonesia khususnya untuk ibu dan anak agar asupan gizi dan vitamin ibu hamil dan menyusui serta anak-anak balita menjadi prioritas,” pungkasnya.

Editor: Ahmad Saefullah