Ribuan Guru Demo Bupati Jember, Ancam Mogok Massal Saat Ujian Nasional

oleh -

JEMBER – Ribuan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkab Jember, menuntut Bupati Faida segera menerbitkan surat keputusan GTT, Senin (26/11/2018).

Jika tuntutannya tak segera dipenuhi, mereka mengancam akan mogok massal saat ujian nasional nanti. “Kalau memang tidak diakomodir, saya tidak bisa membendung teman-teman. GTT sebanyak 8.700 dan 3.700 PTT siap melakukan aksi mogok sebulan saat ujian semester, maupun saat UNBK nanti,” ujar Koordinator Aliansi GTT-PTT Jember, Ilham Wahyudi.

Aksi unjuk rasa diwarnai orasi curhat para GTT-PTT. Sebab, selama ini honor mereka terima jauh dari kata sejahtera, yakni berkisar Rp 100 ribu – Rp 400 ribu per bulan. Padahal, mereka sudah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun.

“Saya sudah 20 tahun menjadi PTT. Namun sampai sekarang, honor yang saya dapat hanya Rp 300 ribu,” ungkap Poniman, salah satu penjaga sekolah di Kecamatan Sumbersari di hadapan para pengunjuk rasa.

Untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya, Poniman mengaku bekerja sampingan sebagai tukang becak seusai kerja di sekolah. “Saya akhirnya harus nyambi narik becak, agar kebutuhan dapur bisa tercukupi,” katanya.

Muhammad Lefand, GTT asal Kecamatan Ledokombo menyesalkan sikap Bupati Faida yang tak kunjung memnuhi janji politik kepada GTT-PTT. Dimana, saat kampanye dulu, Faida berjanji akan meningkatkan kesejahteraan GTT-PTT dengan memberikan honor layak hingga Rp1,4 juta perbulan.

“Ingatkan Bupati dengan janjinya dulu. Katanya kita GTT-PTT akan ditingkatkan kesejahteraannya. Katanya kita akan diberi gaji layak sebesar 1,4 juta. Tapi sampai sekarang itu hanya omong kosong belaka,” ucapnya.

Nasib GTT-PTT justru diombang-ambingkan dengan terbitnya Surat Penugasan (SP) dari Dinas Pendidikan Jember. Dimana para guru honorer banyak yang dimutasi dari sekolah asalnya ke sekolah yang jaraknya jauh dari kediaman GTT. “Ini sudah tidak manusiawi. Banyak sahabat-sahabat kita yang akhirnya kecelakaan, bahkan meninggal dunia gara-gara ditempatkan di sekolah yang jauh,” ujar Muhammad.

Lebih mengenaskan lagi, honor yang tidak seberapa tersebut sudah 6 bulan tidak dicairkan oleh Pemkab Jember. Akibatnya, GTT-PTT harus berutang kesana kemari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. “Bahkan ada beberapa teman-teman GTT kita yang ditinggalkan isterinya karena tidak mampu memberikan nafkah,” ujarnya.

Selain itu, kata Lefand, SP yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan tersebut ternyata tidak bisa digunakan untuk sertifikasi guru. Sebab, yang dipersyaratkan untuk dapat mengikuti sertifikasi guru ialah Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah bukan SP yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.

Padahal, sertifikasi guru tersebut sangat dibutuhkan GTT agar mendapat tunjangan profesi pendidikan dari pemerintah pusat. “Katanya mau memberikan kesejahteraan kepada guru honorer. Tapi ternyata sebaliknya, nasib kita sampai sekarang tidak jelas. Mau ikut sertifikasi nggak bisa karena tidak ada SK,” ujar Muhammad.

Untuk itulah, para guru honorer mendesak Bupati Faida segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) GTT-PTT agar seluruh hak-hak guru honorer bisa didapat sebagaimana mestinya.

Bupati Jember Faida yang menemui perwakilan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) bersikukuh tidak akan menerbitkan Surat Keputusan untuk GTT-PTT sebagaimana tuntutan massa. Hal itu, kata Faida, karena bertentangan dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

“Memang ada peraturan pusat yang melarang Bupati mengeluarkan SK. Kecuali kalau sudah ada PP. Kami kepala daerah sudah ngadep presiden soal ini untuk memperjuangkan kalian. Karena kami sadar formasi yang sadar harus terisi baik dari CPNS maupun dari yang lain,” ujarnya.

Pemkab Jember sudah mengajukan formasi CPNS dan saat sudah memasuki tahap akhir. Sementara untuk formasi yang masih kosong nantinya akan diusulkan rekuitmen P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak). “P3K ini tidak bisa sembarang ditempatkan. Formasi yang kosong diajukan kepada Menpan RB untuk dilakukan rekuitmen P3K. Ini kewenangannya bupati, bukan kepala dinas ataupun kepala sekolah,” tegas Faida.

Kendati demikian, lanjut Faida, pihaknya belum bisa mengajukan formasi untuk P3K tersebut karena terbentur belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dari pemerintah pusat. “Pusat perlu waktu untuk menyusun PP. Insya Allah sebelum akhir tahun baru jadi. Sehingga tidak bisa keluar SK sebelum itu,” imbuhnya.

Untuk itulah, Dinas Pendidikan menerbitkan surat penugasan untuk tetap mengakomodir GTT. Namun, GTT yang menerima SP harus bersedia ditempatkan di sekolah yang memang kekurangan tenaga pengajar. “SP hanya dikeluarkan untuk sekolah yang formasinya kosong,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya tengah memproses 500 lebih SP GTT untuk mengisi sejumlah formasi kosong. “Kita sudah carikan formasi 500 lebih. 250 sudah kita selesaikan. Yang kosong SP barunya per 1 Desember. Yang formasi sekarang terisi, pergeseannya awal Januari,” ujarnya.

Terkait belum dicairkannya honor GTT-PTT dari dana program pendidikan gratis selama 6 bulan, Faida mengaku akan mengevaluasi kembali. “Kalau untuk itu akan kita evaluasi. Tidak perlu 6 bulan sekali, bisa dicairkan 1 bulan sekali,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Syaikhur Amroni perwakilan GTT dari Kalisat menyampaikan, persoalan yang terjadi saat ini berangkat dari terbitnya SP tersebut. Padahal, sebelum adanya SP guru honorer dapat melakukan aktifitas mengajar di sekolah asal.

Namun, gara-gara SP tersebut banyak persoalan yang dihadapi GTT karena mereka dimutasi ke sekolah yang jaraknya sangat jauh dari rumahnya. “Ini ada GTT dari Ledokombo dimutasi ke Kencong. Jelas sangat memberatkan. Terlebih honor yang diterima jauh dari kata layak,” ungkapnya.

Yang lebih memprihatinkan, honor yang diterima GTT masih kalah jauh dengan honor yang diterima sopir ambulans gratis. Padahal, GTT memiliki peran yang sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa.

“Kita harap ibu bisa menepati janji menaikan honor GTT sebesar Rp 1,4 juta. Ketika ibu bisa beri gaji sopir ambulans desa lebih dari satu juta, semestinya penghargaan kepada GTT harus lebih baik,” ungkapnya.