Rekderda MUI Jatim, Pakde Karwo Usul Bentuk Tim Bahas RUU Pondok Pesantren

oleh -

SURABAYA-Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengusulkan akan membentuk tim di tingkat provinsi yang membahas berbagai masukan dari para kyai terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Pondok Pesantren (RUU Ponpes). Nantinya, tim ini akan mengusulkan agar konsep pendidikan pondok pesantren diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional.

“Dulu diniyah salafiyah tidak diurus baik Menteri Agama atau Menteri Pendidikan. Ke depan, semua konsep pendidikan harus diurus. Tim ini nantinya akan melakukan dialog dengan DPR dan Kementerian Agama untuk mengusulkan konsep ini,” kata Pakde Karwo, sapaan lekatnya, saat membuka Rapat Kerja Daerah/Rakerda Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Hall Bir Ali, Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Rabu (26/12/2018).

Selain membentuk tim ini, Pakde Karwo juga mengusulkan agar pondok pesantren yang sebagian diniyah salafiyah harus ditampung dan dibiayai oleh negara. Selama ini, yang membiayai hanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah diniyah dari pemerintah provinsi.

“Kemarin kami menyampaikan ke presiden dan beliau setuju. Jadi tim ini kita kejar, kalau bisa Januari ada delegasi ke DPR menyampaikan konsepnya seperti apa,” kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jatim ini.

Menurut Pakde, usulan ini sangat penting karena di Jawa Timur terdapat 1.080.000 santri diniyah salafiyah.“Mari usulan ini kita jadikan konsep da lam Rakerda 2019, selanjutnya tinggal koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur agar tim ini diurus,” katanya.

Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berharap agar rakerda ini menghasilkan keputusan yang bermanfaat. “Semoga Allah meridhoi program-program yang kita hasilkan,” katanya. @VIN