Rapor Merah dan Fakta Reklamasi Pantai Mombhul Bawean

oleh -
Reklamasi Pantai Mombhul di Desa Batu Sendi, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, (Amal Insani/Kabarjatim)
Reklamasi Pantai Mombhul di Desa Batu Sendi, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, (Amal Insani/Kabarjatim)

GRESIK – Reklamasi Pantai Mombhul di Desa Sidogedung Batu, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, menjadi perbincangan warga Bawean. Pasalnya, proyek yang selama ini adem ayem, menjadi perhatian publik karena muncul beberapa fakta mengenai reklamasi tersebut.

Kasus reklamasi Pantai Mombhul mencuat setelah ditemukan tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, saat melakukan kunjungan dalam rangka meninjau persiapan “Sail to Indonesia di Pulau Bawean” sekitar bulan September 2018, atau sebelum acara itu diselenggarakan pada bulan Oktober 2018 lalu. Saat itu, tim dari Pemprov Jatim menemukan adanya pengembangan wisata bahari di perairan Pantai Mombhul.

Mengetahui hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jatim, Heru Tjahjono, langsung melayangkan surat teguran kepada pihak pengelola wisata pada 13 September 2018, dalam hal ini adalah PT Bawean Mombhule Inci Wisata.

Dalam surat bernomor 523/16537/120.4/2018 itu, dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memiliki Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2018, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.

Ada beberapa poin penting yang direkomendasikan Pemprov Jatim terhadap pengelola reklamasi atau Pantai Mombhule tersebut. Pertama, Pemprov Jatim meminta pengelola melakukan kajian dampak lingkungan (AMDAL) atau kajian lingkungan lainnya, terhadap pembangunan pengembangan sarana dan prasarana yang berdampak langsung terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang dan ekosistem lainnya.

“Jika poin itu tidak dipenuhi, mohon agar sarana dan prasarana wisata bahari pada lokasi, untuk tidak dilanjutkan dan digunakan terlebih dahulu,” kata Heru, dalam surat teguran tersebut.

Kali ini, tidak hanya dampak lingkungan yang dipermasalahkan. Perizinannya pun dipertanyakan. Pemprov Jatim juga sempat mencium aroma busuk mengenai izin AMDAL dan IMB reklamasi Pantai Mombhule.

Lahan Pantai Mombhule Meluas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ‘Reklamasi’ berarti usaha memperluas tanah (pertanian), dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna. Misalnya dengan cara menguruk daerah rawa-rawa atau mengeruk pasir di pantai.

Reklamasi Pantai Mombhule merupakan bagian dari proyek wisata bahari dibawah naungan PT Bawean Mombhule Inci Wisata. Pantai yang semula sekitar 3 hektare (ha), kini sudah meluas menjadi 5 ha.

Pantai yang dikenal Wisata Mombhule ini ditengarai milik salah seorang politisi yang kini berada di Senayan Jakarta. Rencananya pantai itu akan dikembangan menjadi wisata bahari Bawean.

Baik Buruk dan Tinta Merah Reklamasi Pantai Mombhul

Reklamasi dilakukan dengan menimbun pasir dengan spesifikasi tertentu ke laut hingga membentuk daratan. Sebelumnya, tanggul harus dibangun untuk penahan pasir.

Tentunya, ekosistem laut di sekitar daerah pembangunan akan berubah. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi. Ini yang dikhawatirkan warga Bawean, utamanya warga setempat.

Selama ini, mereka terbiasa mencari ikan tak jauh dari pantai tersebut. Namun, ketika ikan-ikan menjauh, tentu nelayan kehilangan mata pencarian. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan???.

Dampak lingkungan lainnya dari proyek reklamasi ini adalah meningkatkan terumbun karang hidup. Reklamasi telah mengubah bentang alam dan aliran air (hidrologi), dari wujud aslinya.

Wajar, jika mahasiswa gabungan dari berbagai organisasi daerah (Orda) di daratan Jawa bersatu Menolak Reklamasi di Pulau Bawean. Selain merusak ekosistem dan linkungan sekitar, reklamasi itu dianggap hanya menguntungkan sekelompok orang-orang tertentu.

 

Editor : Nurul Arifin