Qanun Tentang Legalnya Poligami, Dibahas DPR Aceh

oleh -

ACEH – Perencanaan pada 1 Agustus 2019, DPR Aceh akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan seluruh pihak terkait soal usulan melegalkan Poligami (istri lebih dari 1).

Pembahasan Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh, juga di kutip oleh Kompas.com beberapa waktu yang lalu.

Qanun tentang legalnya Poligami diutarakan oleh Ketua Komisi VII DRPA Aceh Musannif menyebut, Qanun Hukum Keluarga yang salah satu isi babnya melegalkan poligami sudah sangat diperlukan untuk diterapkan di Aceh.

Mengapa hal tersebut menjadi pembahasan serius? Pihak Aceh mendapatkan data dari Mahkamah Syariah Aceh, bahwa beberapa tahun terakhir ini angka perceraian di Aceh lebih tinggi dari angka nasional serta banyaknya pernikahan siri.

“Qanun ini bukan mencari sensasi, tapi memang sudah sangat diperlukan di Aceh mengingat tingginya angka perceraian, nikah siri. Tapi, dengan adanya Qanun itu dapat terlindungi hak istri dan anak, tidak ada lagi istri dan anak yang tidak mendapatkan hak dari suami atau ayahnya saat meninggal, yang banyak terjadi sekarang itu,” kata Musannif saat dikonfirmasi pada beberapa waktu yang lalu.

Meski ada perencanaan tentang Qanun tersebut, namun pihak DPR Aceh tetap akan mempertimbangkan nilai manfaat. Apakah mayoritas bermanfaan bagi masyarakat. Selain itu pihaknya akan tetap mengonsultasikan kembali dengan Komnas Perempuan dan Kementerian Dalam Negeri.

Mengingat dari jumlah penduduk di Indonesia dengan perbandingan 4:1, atau jumlah rata rata wanita lebih banyak dengan jumlah 4 orang, sedangkan kaum pria rata rata hanya berjumlah 1 orang. Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan bagi DPR Aceh untuk melegalkan Poligami.