Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Diduga Ada Penyelundupan Dana Mafia Tanah

oleh -

SURABAYA – Lagi-lagi persoalan akrobatik dan atraksi hukum di tunjukan oleh pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi Surabaya. Tidak adanya keadilan, pihak lemah selalu diperdaya dengan yang berkuasa, melalui berbagai cara lewat birokrasi hukum, kenyataan terjadi di pengadilan negeri (PN) Surabaya serta di pengadilan tinggi Jawa Timur (JATIM), seperti pisau hukum tumpul keatas tajam ke bawah. Hilangnya keadilan ini sulit di dapat dari kaum lemah.

bagi penegak hukum tentunya tidak ada toleransi menentukan putusan hukum bagi siapapun, namun anehnya persoalan sengketa tanah di kertomenanggal Surabaya, penegak hukum tidak memiliki keadilan dan terkesan para aparat hukum diatur oleh mafia tanah seperti halnya Kasus sengketa lahan Kertomenanggal antara pihak waris alm. Bahder Djohan Nasution dan para mafia tanah Surabaya.

Bapak Doni selaku kuasa ahli waris dari Yunita mengatakan,” Dimana jelas memori banding yang dikirim oleh PN Surabaya (15/05/2019) sedang memori banding pihak pembanding seakan akan masuk ke PN Surabaya dengan stempel tgl 12 April 2019 kepaniteraan perdata di teken oleh Didik Dwi Riyanto SH. MH.

“Nampaknya jelas sekali mempunyai banyak financial  yang mampu membuat putusan bisa cepat memutuskan keputusan perkara memenangkan pihak pemilik mafia tanah, ketika proses banding di pengadilan tinggi Surabaya bergulir dengan cepat, terkesan penegak hukum mendahulukan kasus sengketa lahan tersebut, dari beberapa kasus lainnya, yang lebih dulu terdaftar belum ada putusan, justru kasus kertomenanggal  dalam waktu 25 hari kerja telah putus perkaranya sesuai kordinasi dan harapan para mafia tanah surabaya, dimana tanggal pengiriman berkas dari PN Surabaya dikirim ke PT 31 mei 2019,”katanya Jum’at (12/07/2019).

Kemudian pihak pembanding mengganti pengacara baru, mereka mengajukan memori banding baru dengan pengacara senior dan merangkap semua tergugat dan penggugat intervensi Perusahaan BUMN dan turut tergugat BPN Surabaya menjadi satu memori banding yang diterima oleh kepaniteraan PN Surabaya tanggal 17 mei 2019 oleh Didik Widarmadji SH.

“Kami sangat menyayangkan penyerahan memori banding pembanding yang dikirim tanggal 11 juni 2019 dimana hampir sebulan karena libur lebaran,” terangnya.

Sehingga dengan segala upayanya pihak waris dengan beberapa rekan pengacara yang masih memiliki hati nurani dan iba atas perjuangan hak waris yang mempertahankan hak kepemilikannya direbut kembali oleh mafia tanah dengan cara merekayasa ikut membantu membuat kontra memori banding yang diteken pihak waris sendiri tanpa ada pihak pengacara karena pihak pengacara sebelumnya telah mengundurkan diri, di karenakan mungkin telah tidak memiliki hati nurani.

“Telah diterima tanggal 11 juni 2019 dan pihak waris pun memasukan berkas kontra memori banding terbanding tanggal 24 Juni 2019 dan revisi kontra memory banding tanggal 26 Juni 2019. Kontra memori banding tersebut menjelaskan dengan sangat sederhana bahwa waris meminta pihak Hakim pengadilan tinggi surabaya agar menguatkan putusan PN surabaya No.445/Pdt.G/2018/PN. Surabaya dimana transaksi perjanjian jual Beli dan kuasa No.32 yang dibuat Notaris wilayah kerja jakarta tidak dapat digunakan sebagai dasar peralihan hak kepemilikan alm. Bahder Djohan Nasution sesuai dengan intruksi mendagri No.14 tahun 1982 di mana kuasa yang digunakan tersebut memiliki frase kuasa mutlak yang tidak dapat di cabut dan tidak bisa dibatalkan,” Imbunya.

Namun kuasa tersebut justru dipakai oleh pihak tergugat atau pembanding untuk memberi kuasa kepada pihak lain tahun 1996 dimana Bahder Djohan Nasution telah meninggal dunia tahun 1995. Tapi sangat di sayangkan pihak hakim pengadilan tinggi Surabaya justru tidak mempertimbangkan putusannya bahkan di tanggal yang sama ketika pihak waris memasukan revisi kontra memori banding justru tanggal 26 juni 2019 Putusan tersebut dibuat tanpa mempertimbangankan kontra memori pihak terbanding atau penggugat.

“Sangat telak sekali putusan pihak Hakim pengadilan tinggi Surabaya dimana pokok permasalahan tersebut justru dibatalkan dan terindikasi ada titipan kasus dan percepatannya sangat jelas sekali dimana putusan tersebut tidak dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Surabaya,” Pungkasnya.(*)