Puluhan Tenaga Honorer K2 ‘Gruduk’ Kantor BKD Jombang

oleh -

JOMBANG-Puluhan pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I), menyerbu kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang, Senin 11/02/19.

Dengan memakai seragam lengkap sesuai dimana mereka bekerja, puluhan pegawai honorer tersebut menuntut terkait tidak adanya perekrutan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi pegawai honorer K2.

“Kami meminta kejelasan tentang nasib pegawai honorer K2,”ujar Ipung Kurniawan, ketua FHK2I.

lebih jauh, Ipung menjelaskan, menindak lanjuti dari PP 49 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan Negara (Kemenpan), bahwa akan diadakannya P3K. Namun, hal tersebut dikembalikan kepada pihak Daerah masing – masing.

“Kemenpan menyatakan, sebelum dibuka perekrutan P3K, pegawai honorer segera konfirmasi kepada Daerah. Tapi nyatanya pihak daerah tidak mengajukan perekrutan tersebut dengan alasan APBD sudah berjalan atau sudah di sahkan,”imbuhnya.

Ia menambahkan, dengan alasan anggarannya terlalu besar dan akan membebani APBD. Sebelumnya kami sudah sampaikan kepada Pemkab, bahwa anggaran memang yang mengelola daerah namun dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Anggaran terlalu besar itu sebenarnya bukan menjadi alasan. Sebab PNS kan dari DAU, sedangkan P3K bagian dari PNS. Jadi ASN sekarang ada dua yakni, PNS dan P3K. Mestinya P3K juga punya hak masuk di DAU. Lah ini yang seolah – olah menjadi beban Daerah, sehingga tidak berni menganggarkan,”paparnya.

“Setelah kami tanyakan, katanya anggarannya mencapai 22 milyar per tahun dan Pemda menyatakan tidak mampu. Sebenarnya yang kami minta itu bukan sebesar itu, sebab setelah saya konfirmasi ternyata tenaga honorer K2 yang memenuhi syarat tidak sampai 200 dari total 875 orang. Dan kita hanya butuh 6 sampai 7 milyar per tahun. Jadi kalau masih ada alasan tidak mampunya anggaran, itu adalah omong kosong,”pungkasnya.

Usai perwakilan dari tenaga honorer K2 ditemui kepala BKD, mereka lantas membubarkan diri. Namun mereka meminta kepastian hingga tanggal (16/02), jika pada tanggal tersebut masih belum ada kepastian dibuka perekrutan P3K, mereka mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Senen memaparkan, bahwa anggaran untuk gaji P3K belum di anggarkan, sehingga ini yang menjadi permasalahan. Pihak nya juga sudah membuat surat ke Kemenpan, bahwa APBD sudah ditetapkan dan kekuatan APBD tahun ini untuk gaji sebesar itu blm siap.

“Anggaran gaji P3K belum dianggarkan, karena setelah saya kalkulasi itu sebesar 22 milyar per tahun untuk 474 lowongan. Dan kami sudah meminta tambahan DAU kepada Kemenpan yang bisa digunakan untuk gaji dari P3K yang sudah direkrut,”ucapnya.

Ia menambahkan, keadaan seperti ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Jombang saja, namun ada 10 Kabupaten yang berada di Jawa Timur yang belum menentukan sikap terkait hal ini. Namun kami akan ajukan nanti di tahun yang akan datang.

“Permasalahan seperti ini juga ada di 10 Kabupaten lainnya di Jawa Timur, sama masalah yaitu alokasi anggaran yang belum ditetapkan oleh APBD. Kami upayakan nanti di tahun depan jika anggaran sudah siap akan ada pengadaan rekrutmen P3K di Kabupaten Jombang,”imbuhnya.

Editor : Nurul Arifin