Puluhan Massa Gruduk Mapolres Jombang, Desak Kapolres Bertindak Tegas

oleh -

JOMBANG – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), menggeruduk Markas Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Jombang, Kamis (01/08/2019).

Dengan membentangkan spanduk serta membawa sejumlah atribut kertas yang bertuliskan tuntutan diantaranya ‘Tegakkan Hukum Dan Keadilan’ dan sebagainya. Massa berorasi di depan pintu masuk Mapolres Jombang.

Aksi tersebut juga diwarnai dengan pertunjukan kesenian bantengan. Dalam orasinya, mereka mendesak Kepolisian setempat bekerja secara profesional, obyektif dan transparan.

Hal itu terkait dengan adanya perlalukan tak wajar yang diduga dilakukan oleh dua orang oknum anggota Polres setempat kepada salah satu warga bernama Iwan Arif Mustaqim (43), warga Dusun Kramat, Desa Tanggungkramat, Kecamatan Ploso. 

Koordinator aksi, Joko Fattah Rochim mengungkapkan, bahwa rekanya (Iwan) pernah secara tiba-tiba ditangkap oleh oknum polisi tersebut dan dimasukkan ke dalam sel tahanan Polsek Ploso pada tahun 2017 silam.

“Ini terkait dengan adanya warga yang ditangkap oleh dua oknum anggota polisi tersebut, mereka merupakan penyidik di Satreskrimum Polres Jombang, yang berinisial (BS) dan (AW),” ucapnya.

“Rekan kami ditangkap tanpa menjalani pemeriksaan, dan ditahan dalam sel tahanan Polsek Ploso,” terangnya.

Perkara ini pun, lanjut Fattah, bahkan sudah dilaporkan ke Divisi Propam Polda Jawa Timur. Kami mendesak agar Kapolres Jombang menindak tegas oknum anggotanya tersebut. Serta meminta pihak kepolisian setempat untuk menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Iwan.

“Kami meminta segera diterbitkan SP3 dan mendesak kepada Kapolres untuk menindak tegas oknum anggota Polisi yang bekerja melanggar Undang-Undang dan peraturan Kapolri,” tegasnya.

Usai berorasi, massa kemudian dipersilahkan masuk ke dalam gedung GBB yang berada di Mapolres Jombang guna dilakukan mediasi. Dengan dipimpin oleh Wakapolres Jombang, Kompol Budi Setiono.

Sementara, ada dua permasalahan yang sudah dilaporkan ke Propam Polda Jawa Timur, salah satunya tentang pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan Agus Hadi Suroso, selaku Kepala Desa Tanggungkramat, dalam permasalahan jual beli tanah.

Sebelumnya, persoalan yang menimpa Iwan ini bermula saat ia ditahan di Polsek Ploso. Di dalam surat perintah penahanan yang dikeluarkan Polsek Ploso, Iwan yang disangkakan melakukan tindak pidana penipuan, dijerat pasal 379 KUHP, pada tanggal 29 Mei 2017.

Saat itu, menurut keterangan Polisi yang melakukan penjemputan dan penahanan di rumahnya, Iwan ditahan karena tidak bisa membayar hutang. Padahal, dia sudah melakukan pembayaran uang angsuran untuk melunasi hutang tersebut. Penahanan Iwan pun berlangsung total selama 6 hari.

“Iwan ditahan di Polsek Ploso selama tiga hari, dan di Polres Jombang tiga hari,” imbuh Fattah.

Kemudian pada 3 Juni 2017, keluar surat perintah penangguhan penahanan dari Polres Jombang. Disebutkan pada bukti surat perintah penangguhan penahanan Nomor : SPP/07.D/VI/2017/Reskrim, penanggugan penahanan dijamin Agus Hadi Suroso selaku Kepala Desa Tanggungkramat.

Meski Iwan telah keluar dari tahanan, dirinya hingga kini belum menerima Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari pihak kepolisian. Sehingga, masa mendesak adanya kejelasan terkait status hukum terhadap Iwan.

“Kami meminta saudara Iwan ini harus mendapatkan SP3 atas perkaranya, karena ini jelas kriminalisasi, dan perkaranya juga sudah kita laporkan ke Propam Polda Jatim,” pungkas Fattah.

Terpisah, Wakapolres Jombang, Kompol Budi Setiono mengatakan, bahwa pihaknya masih akan melihat pokok permasalahan dan bakal mencarikan solusi terhadap persoalan yang melibatkan dua anggotanya tersebut. 

“Segera kami carikan solusi terkait keterlibatan anggota kami. Dan informasi yang kami dapat, masalah tersebut masih belum dilaporkan baru konsultasi dan minta petunjuk ke Polda,” tuturnya.

“Informasi yang kami dapat dari pelapor seperti itu, laporan tentunya pasti akan ditindak lanjuti oleh Polda,” pungkasnya.