Puluhan Aktivis Perempuan Demo Polres Sumenep

oleh -

SUMENEP: Puluhan aktivis perempuan yang tergabung dalam organisasi PMII dan GMNI Sumenep menggelar unjuk rasa di depan Mapolres setempat. Para kaum aktivis perempuan ini menuntut haknya supaya tak dipersekusi saat melakukan aksi.

Para aktivis yang lantang menyuarakan hak-hak rakyat ini datang ke Polres setempat guna menuntut beberapa oknum kepolisian setempat yang dinilai telah melakukan persekusi dalam media sosial pada salah satu orator saat aksi tolak UU Cipta Kerja di depan gedung legislatif pada Senin (12/10) lalu.

“Ini sangat tidak etis, kita telah dikebiri dan dipersekusi oleh oknum kepolisian,” teriak Korlap Aksi, Saidah di hadapan sejumlah aparat keamanan.

Para aktivis perempuan ini disambut dengan kawat besi oleh petugas keamanan. “Buka ini (kawat besi,red), kami mau  menyampaikan tuntutan kami. Kenapa disambut seperti ini, jalan ini bukan milik polisi,” sesal Saidah sambil berteriak.

Pada waktu aksi di depan Gedung DPRD Sumenep beberapa waktu lalu, salah seorang orator perempuan yang diketahui bernama Arisya Dinda Nurmala Putri dari Kopri PMII Sumenep sempat viral di media sosial Tik Tok.

Aktivis perempuan yang satu ini, tampak sedang berorasi di depan DPRD Sumenep dengan suara lantang dan berteriak perihal institusi kepolisian yang dinilai telah menghalangi massa aksi masuk ke dalam gedung parlemen.

Hal itu pun terekam sejumlah kamera hingga viral di berbagai media sosial. Salahsatunya, tampak dalam video Tik Tok yang diunggah oleh akun bernama @diahnovirahmawati.

Dalam video Tik Tok berdurasi 10 detik itu tertulis aksi Dinda saat berorasi. “Pas Orasi, tarik siiis semongko, ini kejadian di tempat saya bertugas, Naudzubillah,” tulis akun @diahnovirahmawati.

Sementara itu, Kapolres Sumenep AKBP Darman, menjelaskan aksi puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kopri PMII dan GMNI di depan Mapolres Sumenep terkait adanya dugaan ujaran kebencian.

Menurut Darman, tuntutan yang di layangkan kepada institusi Polri tersebut tidak semerta-merta mendesak Polres memberikan sanksi terhadap anggotanya. Namun, lanjut Darman, harus memenuhi mekanisme pembuktian.

“Justru kalau mereka membuat laporan, kami lebih senang. Siapa sih yang di tuduh, siapa yang membuat video, siapa yang mengunggah, tentunya itu lebih arif,” terang dihadapan sejumlah media, Jumat 16 Oktober 2020.

Menurutnya, menjatuhkan sanksi tersebut bukan karena tekanan, melainkan harus dibuktikan. “Kalau nantinya ada anggota kami yang terbukti, akan kami proses sesuai hukum,” tandasnya. NOE