PSU Pilkada Sampang, Tim Mantap Boikot Rekapitulasi di Tingkat PPK

oleh -

SAMPANG – Tim pasangan calon nomor urut 2 H. Hermanto Subaidi – H. Suparto (Mantap) memboikot tahapan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara hasil pungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sampang di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Mereka beralasan tahapan rekapitulasi tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal 16 Oktober 2018.

“Kenapa kami melakukan hal tersebut, bahwa pada saat penetapan DPT di kantor KPU Sampang tertanggal 16 Oktober 2018, kami telah membuat kesepakatan atau keputusan yang dihadiri lengkap oleh tiga paslon, KPUD Sampang, Bawaslu Sampang, Forkopimda dan pihak keamanan. Ternyata faktanya banyak yang tidak sesuai dengan isi yang sudah disepakati secara bersama itu,” jelas perwakilan tim Mantap Abd. Muhlis di kantor DPC PKB Sampang Jalan Imam Bonjol, Senin (29/08/18).

Muhlis melanjutkan dari sejumlah temuan pelanggaran sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sampang, dan dari sejumlah pelanggaran yang sudah disampaikan, Bawaslu sampang merekomendasikan pungutan suara ulang (PSU) di TPS 8 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang.

“Semua pelanggaran sudah kami ajukan ke Bawaslu Sampang dan salah satu rekomendasi dari sejumlah pelanggaran yang kami ajukan akan diadakan PSU di TPS 8 Desa Bunten Barat,” ucapnya.

Menurutnya, meski rekapitulasi tingkat PPK hari ini terus dilakukan itu merupakan hak masing-masing PPK. Namun, secara hukum ia mempunyai langkah sendiri dengan melayangkan surat ke KPU tertanggal 28 Oktober 2018 kemarin dan hingga saat ini belum menerima surat balasan dari KPU.

“Karena kejadian di lapangan yang paling krusial saat ini adalah ketidaksamaan antara C7 (Daftar hadir) dengan C6 (penggunaan surat suara),” ucapnya.

Selain itu pelanggaran dan intimidasi terhadap saksi yang paling nampak terjadi di lima kecamatan Yakni Kecamatan Ketapang, Kedungdung, Torjun, Camplong, dan Kota Sampang.

“Sebenarnya saksi ini mempunyai mandat dan seharusnya KPPS dan KPU yang mempunyai tanggung jawab, dan malah pada saat itu juga tim kami langsung bergerak dengan menghubungi pihak keamanan ternyata tidak ada tindakan,” paparnya.

Sementara Ketua KPUD Sampang Syamsul Muarif ketika dihubungi melalui ponselnya mengatakan ketidakhadiran dalam rapat pleno terbuka ditingkat kecamatan itu sudah merupakan hak mereka dan bukan berarti tahapan itu tidak bisa dilanjutkan karena secara aturan KPU sudah melakukan kewajiban dengan mengundang perwakilan dari masing-masing paslon.

“Kita sudah menyampaikan undangan kepada mereka, perkara mereka tidak hadir itu sudah menjadi hak mereka,” ucapnya.

Editor: Ahmad Saefullah