Praktisi Hukum : System Perpolitikan yang Salah membuat Kepala Daerah Sering Terindikasi Kasus Korupsi

oleh -

SIDOARJO; Praktisi Hukum menilai indikasi terjadinya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dimulai dari system perpolitikan saat mendaftar sebagai calon kepala daerah. Salah satunya, lemahnya integritas dan terjadinya money politik baik untuk parpol sebagai kendaraan, maupun untuk menggaet dukungan masyarakat.

John Dista, yang juga sebagai Hakim Adhoc Tipikor, Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus memaparkan momentum Pilkada merupakan momen yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk memilih sosok calon pemimpin yang bersih. Sebab, keterpilihan calon kepala daerah akan menentukan nasib pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan.

Namun tak sedikit kepala daerah terpilih berujung pada kasus dugaan korupsi. “Kalau kita mau menduga, mengapa kepala daerah sering terindikasi kasus korupsi, dikarenakan ada system politik yang keliru disana,” ujar John Dista, Minggu, 13 September 2020.

Lebih lanjut John menerangkan, system perpolitikan yang ada di indonesia pada saat pemilu kepala daerah harus menggunakan partai politik sebagai kendaraanya. Dan bukan rahasia umum lagi, untuk mencari kendaraan juga memerlukan cost yang tinggi.

“Ketika pejabat tadi sudah keluar sekian uang untuk dicalonkan, maka setelah menjabat apa yang terjadi?, Setidaknya dia akan mengembalikan dulu uang yang pernah dikeluarkan. Nah, saya melihatnya seperti itu,” ungkap John

Disamping kendaraan, calon kepala daerah biasanya tetap memperhitungkan estimasi jumlah dukungan. Namun sayangnya hal itu banyak ditempuh dengan cara money politik.

“Salah satu contoh kongkrit yang keliru ya money politik itu. Dia (calon kepala daerah) harus bayar kan. Money politik kan ada dua bentuk. Bayar ke Partai, bayar juga ke masyarakat. Bukan rahasia umum. Cuma susah pembuktiannya. Ada  yang bisa dibuktikan, jika tertangkap bawaslu. Itu pendapat pribadi saya,” tegasnya.

Selain itu, indikasi dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah terletak pada integritas calon. Lemahnya integritas karena dihadapkan pada system politik yang ada.

“jangankan kepala daerah. Untuk jadi kepala desa saja mungkin mas bisa bayangkan, berapa ratus juta yang harus dikeluarkan untuk mencalonkan kades. Nah, ketika dia sudah terpilih, kemudian  menang, otomatis berperilaku yg koruptif. Buktinya banyak kades yang terlibat kasus korupsi,” tegasnya mencontohkan.

Pada intinya, lanjut John, semuanya kembali pada diri calon masing-masing. Jika peraturan perundang-undangan bisa dijalankan dengan baik, maka mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Untuk para calon. Berpikirlah sebagaimana mestinya. Berusahalah jujur. Tidak usah money politik. Supaya nanti ketika terpilih tidak ada niatan untukĀ  melakukan korupsi,” harapnya. NOE