Polisi Diminta Sikat Penambang Ilegal di Sumenep

oleh -
Salah satu aktivitas penambangan di Sumenep
Salah satu aktivitas penambangan di Sumenep

SUMENEP– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, meminta agar pihak kepolisian bertindak tegas, sikat terhadap oknum penambang pasir ilegal.

Hal itu dilakukan karena aksi tersebut hanya merugikan warga. Lebih-lebih akan merusak lingkungan sekitar.

Anggota DPRD Sumenep asal kepulauan, Badrul Aini menyampaikan, kepolisian harus bersikap tegas serta memproses pelaku yang sudah merusak lingkungan itu.

“Kami minta supaya ada ketegasan dari pihak kepolisian terhadap pelaku penambang ilegal, oknum-oknumnya,” kata Badrul.

Dia bercerita, di sepanjang pantai di daerah Kepulauan Kangayan seringkali dijadikan penambangan ilegal. Itu terungkap saat anggota Polsek melakukan penangkapan atas pelaku tindak pidana penambangan pasir secara liar.

“Saya apresiasi atas ketegasan Polsek Kangayan, karena baru 1×24 jam dari laporan warga dan sudah ada giat penangkapan,” katanya.

Dikatakan Bandrur, laporan itu dilakukan atas dasar aduan masyarakat yang mengaku resah adanya aksi penambangan pasir liar.

Selain itu, aksi tersebut melanggar Undang-undang nomor 26/2017 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil.

“Makanya polisi harus tegas dalam menyikapi aksi penambangan pasir liar. Karena itu jelas sudah melanggar aturan,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Politisi PBB itu, hendak dimanfaatkan warga sebagai tempat wisata pantai. Selain itu, juga masuk wilayah zona pembangunan pasar Kangayan yang direncanakan akan dimulai tahun 2020 mendatang.

“Kami yakin aksi penambangan itu sudah lama terjadi, karena tidak adanya tindakan hukum, maka tetap berlanjut hingga saat ini,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, anggota Polsek Kangayan mengamankan tiga orang yang sedang melakukan aksi tambang pasir secara liar. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, ketiganya tidak dilakukan penahanan melainkan hanya dikenakan wajib lapor selama 15 hari ke depan.

“Saya sepakat sama Kapolsek bahwa ada masa toleransi atau sosialisasi, tapi kalau ada lagi yang ketangkap maka penjara saja,” tandas Badrul. @VIN