Pilkada Sumenep 2020, Akun Medsos Tak Terdaftar di KPU Dilarang Berkampanye

oleh -

SUMENEP: Masing-masing pasangan calon (Paslon) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2020 diberi kesempatan melakukan kampanye menggunakan akun media sosial (Medsos). Untuk itu, setiap paslon diharuskan mendaftarkan akun medsos yang hendak dipakai kampanye.

Paslon Pilkada Sumenep 2020 tidak dibatasi dalam mendaftarkan akun media sosialnya. Baik itu akun Facebook, Twitter, Instagram dan situs web resmi pasangan calon juga diperbolehkan.

“Alhamdulillah, masing-masing pasangan calon sudah mendaftarkan akun medsosnya sebagai media kampanye. Dari dua pasangan calon ada yang mendaftarkan 3 akun medsos dan 13 akun medsos,” kata Komisioner KPU Sumenep, Rahbini.

Dia mengaku, apabila akun media sosial yang telah di daftarkan oleh pasangan calon maka diperbolehkan dijadikan media kampanye. Namun begitu, untuk akun media sosial yang tidak terdaftar, dilarang melakukan kampanye.

“Ketika ada (akun) black campaign (kampanye hitam) maka tidak bisa dipakai paslon. Ini termasuk pelanggaran. Kalau ada akun diluar yang di daftarkan ke KPU, maka masyarakat harus tanggungjawab sendiri atas perbuatannya,” jelas Rahbini.

Bawaslu Tertibkan APK Paslon

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep mengaku telah melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pasangan calon yang sebelumnya telah dipasang dibeberapa lokasi. Penertiban tersebut dilakukan karena desain APK yang dipasang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami berkoordinasi dengan pihak Panwascam untuk menertibkan APK yang tidak sesuai dengan desain,” kata Komisioner Bawaslu, Imam Syafi’i.

Menurut Imam, pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada Sumenep telah disurati untuk menyetorkan desain alat peraga kampanye ke KPU. Hal itu dilakukan supaya APK yang akan dipasang di desa-desa itu segera terlaksana dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“APK harus segera diselesaikan. Supaya secapatnya masyarakat tau siapa saja pasangan calon di Pilbup Sumenep, berikut visi-misi paslonnya,” jelasnya.

Sementara untuk akun media sosial yang tidak terdaftar di KPU, Bawaslu kata Imam akan mengawasi. Apabila medsos tersebut sampai mengandung unsur SARA, maka bisa masuk pada pelanggaran pidana.

“Kami akan melakukan pengawasan akun medsos kampanye pasangan calon. Termasuk akan mengawasi akun medsos yang sudah terdaftar di KPU. Semisal ada yang mengandung unsur SARA serta menyebarkan kebencian maka itu sudah masuk larangan,” tandasnya. NOE