Petani Menjerit Karena Terancam Gagal Panen, Mas Atho’ Desak Khofifah Tidak PHP Petani Soal Pupuk Bersubsidi

oleh -

SURABAYA: Kelangkaan pupuk bersubsidi kembali terjadi dikalangan petani di berbagai daerah di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Jombang. Akibatnya para petani terancam mengalami gagal panen, karena mereka kelimpungan mencari pupuk bersubsidi, sementara pupuk non subsidi harganya meroket karena stok dipasaran terbatas.

“Hambatannya bukan karena petani tidak mau menanam. Tapi peran Pemerintah saat ini seakan tidak peduli dengan para petani, kelangkaan pupuk bersubsidi dialami hampir seluruh petani,” kata Dian, salah satu Petani asal Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, ketika mengadu kepada anggota DPRD Jatim Ahmad Athoillah, Selasa (27/10/2020).

Dian pun bingung harus bagaimana untuk menanam benih padi ketika memasuki musim hujan. Sebab, ia bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan keluarga dari hasil tani. “Kami menggantungkan ekonomi dari hasil panen pak, tidak ada penghasilan lain selain bertani. Kami juga selalu tepat waktu ketika pembayaran pupuk. Apa Pemerintah belum membayar pupuk bersubsidi ke pabriknya, sehingga pabrik enggan mendistribusikan,” tanya Dian.

Petani lainnya, Adi juga mengeluh adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Informasi yang ia terima, Kementerian Pertanian (Kementan) sampai sekarang belum melakukan tindakan konkret terkait pupuk, sehingga petani kelimpungan dan terancam gagal panen. “Kami tidak bisa mengandalkan pupuk kandang, karena kalau hanya pakai pupuk kandang, tanaman kami tidak bisa besar dan hasil panennya minim bahkan bisa gagal panen,” ujar Adi.

Edi, salah satu pemilik kios di Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, membenarkan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Bahkan, kata Edi, kiosnya sudah tiga bulan lebih tidak menerima pupuk bersubsidi dari distributor. 

Ia pun khawatir adanya kelangkaan pupuk, membuat para petani lepas kontrol di tengah musim hujan yang sudah memasuki musim tanam. “Saya yakin kios di desa lain juga mengalami hal yang sama. Padahal kami pemilik kios juga tidak pernah bermasalah dengan pembayaran, kami selalu tepat waktu. Tapi sudah tiga bulan belum ada pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Dalam situasi dilematis ini petani tak punya pilihan kecuali terpaksa membeli, guna menghindari kerugian yang lebih besar. Sebab keterlambatan pemupukan pada tanaman padi khususnya, dapat menyebabkan gagal panen. “Maka itu pemerintah harus segera bersikap terkait kelangkaan pupuk ini. Belum lagi terkait regulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK), yang regulasinya tidak jelas yang mengakibatkan pupuk tidak sampai turun ke petani,” katanya.

Mendapati hal itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim Ahmad Athoillah, menyatakan akan kembali menindaklanjuti dengan koordinasi langsung ke Dinas Pertanian (Distan) Pemerintah Provinsi Jatim. Pria yang akrab disapa Mas Atho’ ini, mengaku sebelumnya telah mengingatkan Distan Pemprov Jatim agar memperhatikan betul pasokan pupuk bersubsidi terhadap petani di Jatim.

Sebab, masalah pupuk ini sudah dialami petani sekitar bulan Agustus lalu. Namun faktanya, perhatian Pemprov Jatim sampai saat ini hanya isapan jempol semata. “Saya sudah sampaikan ketika hearing dengan Distan Provinsi Jatim. Bahkan Ibu Gubernur juga sudah melakukan sidak langsung ke Petrokimia Gresik untuk memastikan ketersediaan pupuk, tapi sepertinya hanya ngeprank petani,” kata politisi PKB itu.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah meninjau langsung ketersediaan pupuk bersubsidi di PT Petrokimia Gresik, pada 17 September 2020. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan pupuk di Jatim aman, khususnya di tengah pandemi covid-19.

Reses Anggota Komisi B DPRD Jatim Ahmad Athoillah

Dalam kesempata itu, Khofifah meminta perusahaan BUMN itu untuk membantu koordinasi dan bersama melakukan sinkronisasi RDKK. “Saya juga telah koordinasi dengan Perhimpunan Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan (PLMDH), untuk melihat petani yang belum masuk RDKK,” katanya.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, mengaku siap mendukung ketahanan pangan nasional, dimana pupuk bersubsidi sebagai salah satu sarana produksi pertanian. Menurutnya, hal ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terlebig di tengah kondisi pandemi covid-19. “Kami juga siap membantu petani dalam pengendalian hama, sehingga pengawalannya lengkap,” kata Satriyo.

Saat ini, lanjut Satriyo, stok pupuk bersubsidi Petrokimia Gresik mencapai 557.733 ton, melebihi ketentuan minimum pemerintah (491.518 ton). Stok tersebut terdiri dari PupukUrea 69.977 ton, ZA 78.653 ton, SP-36 110.248 ton, Phonska 224.088 ton, dan Petroganik 74.767 ton.

Dari total stok itu, Provinsi Jawa Timur mendapatkan kuota sebesar 217.895 ton, dengan rincian Urea 69.977 ton, ZA 30.675 ton, SP-36 31.389 ton, NPK Phonska 46.932 ton dan Petroganik 38.922 ton. Meski stok mencukupi, sebelumnya dilaporkan beberapa daerah di Jatim mengalami kelangkaan pupuk, seperti di Situbondo, Tulungagung, Jember, Jombang, dan lainnya. NOE