Petani dan PMII Jember Tolak Privatisasi Pemodal Asing di Tanah Berem

oleh -
Lahan Berem

JEMBER – Aliansi Peduli Tani & Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember secara tegas menolak alih fungsi lahan pertanian berem menjadi tambak di Dusun Bregoh, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu.

Selain cacat prosedural perizinan, pertimbangan dampak lingkungan serta bencana yang akan terjadi akibat pembangunan tambak juga melandasi penolakan ini.

Korlap Aksi Aliansi Peduli Tani Muh. Anwari juga mengungkapkan, petani yang bercocok tanam di lahan sepadan pantai (berem) mengalami perlakuan tidak adil pasca datangnya PT Seafer Kartika Tambak dan PT Seafer Sumber Rejeki.

“Hal itu dikarenakan, datangnya mereka disertai klaim dan aksi serobot lahan seluas 23,9 hektar yang merupakan sumber penghasilan petani berem,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima Kabarjatim.com, Rabu (24/1/2018).

Kondisi masyarakat yang tertekan diperparah oleh pihak PT yang acapkali melakukan pengusiran dan intimidasi terhadap petani berem saat melakukan pengolahan lahan dikawasan tersebut dengan membawa aparat dan preman dengan dalih telah mengantongi Izin Lokasi dan HGU. Padahal, dokumen izin lokasi baik HGU dan segenap perangkat izin lainnya telah ditemukan cacat di sana- sini.

Anwari menambahkan, sejarah panjang mencatat proses terbentuknya lahan berem tersebut bermula dari kultur geografis rawa berpuluh-puluh tahun petani yang berasal dari bregoh menimbun rawa tersebut hingga bisa ditanami.

Jika mengacu pada Undang–Undang Nomer 27 Tahun 2007 yang diubah menjadi Undang–Undang Nomer 01 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil tepatnya pada pasal 26A ayat (4) huruf C dan D menjelaskan bahwasannya izin lokasi diberikan kepada pemodal apabila kawasan tersebut tidak berpenduduk dan belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal serta izin lokasi tersebut diterbitakan atas pertimbangan warga sekitar.

Faktanya izin lokasi dan HGU yang dimiliki PT terbit tanpa melibatkan petani alih-alih izin lokasi dan HGU yang dirasa cacat prosedur tersebut digunakan sebagai alat intimidasi dan menyingkirkan petani dari kawasan berem.

Melihat proses jatuh-bangun yang telah dilalui petani dan begitu penting serta vitalnya lahan pertanian berem sebagai satu-satunya sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat dusun Bregoh untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya pendidikan bagi anak-anaknya, maka pihaknya menuntut Pemkab Jember menghentikan pembangunan tambak oleh PT Seafer Kartika Tambak serta peninjauan ulang HGU PT Seafer Kartika.

Selain itu, Aliansi Peduli Tani juga menuntut diberikannya hak pengelolaan lahan kepada petani, hentikan intimidasi dan intervensi kepada petani, serta penerbitan Perda terkait pembatasan terhadap pemodal asing. “DPRD dan Pemkab Jember harus melindungi tanah berem dari pemodal asing,” tegas Anwari.