Perusahaan Bandel, Kajati Siap Jadi “Debt Collector” BPJS Kesehatan

oleh -

SURABAYA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Sunarta, menyatakan siap menjadi ‘Debt Collector’ bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kes).

Nantinya, Kejati akan mengingatkan perusahaan di Jatim yang enggan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional dan kartu Indonesia sehat (JKN-KIS)

“Jika perusahaan masih bandel, maka Kejati akan mempertemukan perusahaan dengan BPJS. Kalau masih tetap membandel dan mentok, maka kita gunakan forum gugatan yakni dengan jalur hukum perdata,” kata Sunarta, saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasa Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan BPJS Kesehatan Kanwil Jatim di Kantor Kejati Jatim, Surabaya, Kamis (8/11).

Sunarta menegaskan bahwa pihaknya sebagai abdi negara siap membantu BPJS Kesehatan untuk mengoptimakan program pemerintah JKN-KIS. Kajati juga berjanji siap mengawal apa yang dilakukan BPJS Kesehatan guna meminimalisir penyimpangan atau permasalahan yang terjadi di lapangan.

“Dengan demikian, maka kami sesuai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada siap membackup BPJS demi kelancaran dalam melakukan tugasnya. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti lebih profesional dan program pemerintah bisa optimal,” ujarnya.

Menurut Sunarta, kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Kejati Jatim sangat tepat. Menurutnya ada fungsi bidang perdata dan tata usaha negara yang bisa diterapkan, untuk menertibkan perusahaan yang tidak tertib.

“Ada lima tugas Kejati sebagai abdi negara yang bisa mendukung program kerja BPJS. Di antaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakkan hukum, dan tindakan hukum lain. Karena itu program JKN-KIS ini harus didukung penuh, termasuk nanti kami akan sinergikan dengan Kejari di daerah-daerah di Jatim,” ujarnya.

Hingga saat ini, jumlah warga Jatim yang menjadi peserta BPJS Kesehatan baru 26 juta dari 41 juta jiwa total penduduk Jatim. Sejatinya, seluruh warga di Indonesia termasuk warga Jatim wajib menjadi member JKN-KIS, sebagaimana perintah dan amanah amandemen UUD 45 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Editor: Ahmad Saefullah