PERGUNU : Penulis Buku ‘Masuk Angin’ Dan Kemenag Lemah

oleh -
Sekertaris Pergunu Jawa Timur Achmad Faqih
Sekertaris Pergunu Jawa Timur Achmad Faqih

SURABAYA-Persatuan Guru Nahdhotul Ulama (PERGUNU) menuding penulis buku Fikih Kurikulum 2013 untuk Kelas XII Madrasah Aliyah ‘Masuk Angin”. Pasalnya, dalam buku tersebut telah mengajarkan paham khilafah kepada peserta didik. Padahal, paham khilafah ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila yang telah dianut oleh bangsa Indonesia.

Sekertaris Pergunu Jawa Timur Achmad Faqih mengatakan, munculnya ajaran khilafah dalam buku tersebut, menunjukkan lemahnya sistem standart sistem rekruitmen penulis buku di Kementerian Agama. “Insiden ini menunjukkan lemahnya sistem rekruitmen penulis di Kemenag atau bisa jadi penulis buku ‘Masuk Angin’”, kata Faqih kepada Kabarjatim, Rabu (24/7/2019).

Faqih menilai, dengan ditemukan ajaran Khilafah dalam buku Madrasah ini menunjukkan Kementerian Agama telah kecolongan. Tak hanya itu, standart sistem editing dan penerbitan buku di Kemenag tidak profesional.

“Kami mendesak kepada Kemenag untuk segera menarik buku tersebut. Buku ini sudah tersebar di seluruh madrasah aliyah se-Indonesia kelas XII. Selain itu, Kemenag harus segara melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap aktivitas penulisan dan perbukuan yang diterbitkan oleh Pemerintah,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pergunu Jawa Timur mendapatkan laporan dari Guru NU di Kecamatan Driyorejo, Gresik dan Kecamatan Diwek, Jombang. Dalam laporan tersebut, bahwa buku Fikih K-13 Terbitan Kemenag tahun 2016 telah mengajakan Khilafah. Buku tersebut telah tersebar di seluruh Madrasah Aliyah kelas XII se-Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Khilafah sendiri merupakan jargon yang diusung oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas ini telah dibubarkan oleh pemerintah yang didasarkan pada Perppu Nomer 2 tahun 2017.

Sejak 19 Juli 2017 lalu HTI resmi dibubarkan. Pemerintah mengkategorikannya sebagai organisasi anti-Pancasila. Gagasan khilafah yang mereka usung dianggap bertentangan dengan dasar ideologi negara dan mengancam kesatuan Indonesia.