Perbup Perjalanan Dinas DPRD Sumenep Perlu Direvisi

oleh -

Sumenep – Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 77 Tahun 2019 perlu dilakukan revisi. Hal itu setelah rapat notulen yang dilakukan Komisi I DPRD Sumenep, menemukan ketimpangan terhadap perjalanan dinas (Perdin) dan pakaian dinas terhadap pimpinan dan anggota DPRD setempat.

Perbup tersebut dinilai tidak memenuhi syarat untuk diundangkan lantaran dalam peraturan itu tidak dicantumkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 yang mengatur standart biaya masukan tahun 2020.

Selain itu, pada Perbup tersebut diketahui pula bahwa tidak dicantumkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

“Setelah kami koreksi Perbup Nomor 77 ini jelas tidak konsideran, ada ketimpangan yang sangat jelas. Maka kami beranggapan bahwa Perbup tersebut perlu direvisi,” kata Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim.

Amburadulnya Perbup tersebut menurut Darul diketahui setelah mendengarkan pendapat soal kerangka pembentukan Perbup. Sehingga Perbup tersebut terkesan mengesampingkan azas keadilan.

“Ada dua poin penting yang menurut kami perlu diubah, yakni satuan uang harian perjalanan dinas baik luar dan dalam provinsi serta satuan biaya penginapan perjalan dinas baik luar daerah dalam provinsi atau luar daerah luar provinsi,” terangnya.

Komisi I lanjut Darul, mendesak agar revisi soal Perbup mengatur Perdin tersebut segera di revisi. Sebab menurutnya, Perdin harus menyesuaikan dengan perbuatan pekerjaan yang telah dilakukan.

Darul mencontohkan soal produktifitas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sampai saat ini masih tanda tanya, selain itu juga fungsi-fungsi pengawasan yang belum maksimal.

“Jadi konsen kami bukan masalah angka, tapi kontrol, autokritik kepada seluruh legislator supaya apa yang diterima seimbang dengan tanggungjawabnya,” jelasnya.

Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengaku sudah bermaksud menggelar rapat dengan pimpinan dan sekretariat DPRD untuk menyikapi surat itu. Namun, sebagian pimpinan sedang ada kegiatan di luar, maka rapat itu gagal dilaksanakan.

Hamid menilai, pihak eksekutif pasti memiliki dasar dalam membuat Perbup tersebut. Sehingga pihaknya tidak bisa mengintervensi Perbup itu.

“Tadi saya sudah disposisi untuk rapat pimpinan. Rencana siang ternyata sebagian pimpinan ada acara di luar,” kata Hamid, Jumat kemarin.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Sumenep melakukan rapat dengan Bagian Hukum, Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Sumenep soal Perbup tersebut. Sebab, dalam Perbup pengatur Perdin DPRD itu ditemukan sejumlah ketimpangan, salah satunya adalah biaya penginapan selama diluar kota yang nyaris se level bupati.

Sementara, Komisi I menilai kinerja DPRD Sumenep hingga saat ini masih belum maksimal. Tata tertib (Tatib) DPRD saja baru-baru ini diketok palu. Sehingga, Perdin tersebut diharuskan menyesuaikan dengan peraturan yang ada serta menyetarakan dengan kinerja.