Penolakan Pemulangan WNI Eks ISIS dari Sudut Pandang Syariat Islam

oleh -

Pemerintah secara resmi memutuskan tidak akan memulangkan ratusan WNI eks ISIS dari Suriah.

Banyak pro kontra mengenai keputusan ini dari berbagai pihak, lantas bagaimana sebenarnya tinjauan syariat Islam dalam hal ini?

Para ahli agama dari pesantren Lirboyo, Kediri, menyatakan, dilihat dari sudut pandang syariat, keputusan tersebut sah bagi pemerintah apabila ada dugaan kuat bahwa kedatangan WNI eks ISIS berpotensi mengancam stabilitas negara dan ketentraman warganya serta tidak ada cara lain yang lebih maslahat. Berikut kajiannya, sebagaimana dikutip dari laman Lirboyo.net

Imam Ibn Abidin—salah satu ulama madzhab Hanafi—menegaskan sebuah kutipan dalam kitab Radd al-Mukhtar:
أَنَّ مَنْ آذَى النَّاسَ يُنْفَى عَنِ الْبَلَدِ
“Sesungguhnya seseorang yang menganggu masyarakat boleh diusir dari sebuah negara.”

Senada dengan hal itu, Abdul Qadir ‘Audah juga menjelaskan secara rinci bagaimana peran sebuah negara mengantisipasi adanya bahaya yang mengancam stabilitas sebuah negara. Dalam karyanya yang berjudul at-Tasyri’ al-Jina’i dipaparkan:

وَيَجُوْزُ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ أَنْ تُبْعِدَ أَيَّ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍ عَنْ أَرْضِهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَسِيْلَةٌ لِدَفْعِ الضَّرُوْرَةِ إِلَّا الْإِبْعَادُ

“Dalam keadaan darurat, diperbolehkan bagi pemerintah dengan asas Islam untuk mengusirkan setiap orang Islam atau dzimmi dari wilayahnya apabila di sana tidak ditemukan cara untuk menolak potensi bahaya kecuali dengan cara mengusirnya.”

Adapun wacana rehabilitasi tidak lagi relevan melihat simpatisan ISIS tergolong kelompok militan sehingga kemaslahatan hasilnya masih sebatas dugaan yang masih dikhawatirkan.

Dalam kaidah fikih, mengantisipasi sebuah keburukan (mafsadah) lebih didahulukan daripada menghasilkan kemaslahatan, yang dalam konteks ini memulangkan dan mengembalikan hak kewarganegaraan WNI eks ISIS.

Dengan demikian, keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS merupakan tindakan yang tepat dalam sudut pandang syariat menimbang antisipasi bahaya yang ditimbulkan. Karena tidak menutup kemungkinan apabila diberi kesempatan pulang mereka akan menularkan ideologinya di tengah-tengah masyarakat.

Pendapat ini selaras dengan pandangan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH. MA. Dalam keterangannya, Himahanto menjelaskan bahwa ada pihak termasuk pejabat yang mengatakan bahwa ISIS bukanlah negara dan karenanya WNI yang bergabung di dalam tidak hilang kewarganegaraannya. Memang, secara teoritis apakah ISIS negara ataupun tidak dapat diperdebatkan.

Sama seperti halnya Israel, apakah negara atau bukan? Menurut AS Israel adalah negara, namun tidak menurut Indonesia. Sebaliknya Indonesia menganggap Palestina adalah negara, namun AS tidak menganggap demikian.

Hal yang sama terjadi pada Republic of China (Taiwan). Masyarakat di Taiwan menyatakan dirinya sebagai negara, bahkan ada berbagai organ negara, seperti Presiden. Namun Indonesia, AS dan banyak negara tidak mengakui Republic of China (RoC) sebagai negara. Negara-negara ini mengakui People’s Republic of China (PRC) sebagai negara.

Menjadi pertanyaan bila ada WNI yang bergabung dengan tentara Israel apakah ia akan kehilangan kewarganegaraannya? Ini mengingat Israel bukanlah negara menurut Indonesia. Atau apakah bila ada WNI yang ikut dalam latihan militer RoC maka yang bersangkutan tidak kehilangan kewarganegaraannya? Ini mengingat Indonesia mengakui PRC sebagai negara.

Lantas bagaimana dengan ISIS? Prof Himahanto menjelaskan, bagi pengikut ISIS tentu ISIS dianggap negara, namun tidak demikian oleh Indonesia dan semua negara di dunia. Lalu tidakkah WNI yang tergabung dalam ISIS kehilangan kewarganegaraannya?

Bila mencermati Pasal 23 ayat (d) UU Kewarganegaraan maka pembentuk UU saat sangat cermat menangkap kekisruhan apa yang dimaksud dengan “negara”. Oleh karenanya pembentuk UU tidak menggunakan istilah “negara” dalam rumusan Pasal 23 huruf (d). Adapun yang digunakan adalah istilah “dinas tentara asing”. Oleh karenanya istilah dinas tentara asing tidak berkaitan dengan “negara”.

Dinas tentara asing bisa mencakup tentara dari suatu negara yang diakui oleh Indonesia; atau tentara dari suatu negara yang tidak diakui oleh Indonesia; atau tentara dari sebuah pemberontak di suatu negara. Oleh karenanya mereka yang tergabung dalam tentara ISIS telah hilang kewarganegaraannya karena bergabung dengan dinas tentara asing.

Kalaulah argumentasi diatas kurang meyakinkan apakah ISIS negara atau bukan? Pertanyaanya adalah apakah ISIS merupakan pemberontak dari pemerintahan yang sah atau tidak? Bukankan salah satu tujuan ISIS adalah menggulingkan pemerintahan yang sah di Suriah dan Irak? Bila demikian, tidakkah para WNI yang tergabung dalam ISIS sebenarnya masuk dalam pemberontak di suatu negara?

“Oleh karenanya secara otomatis WNI yang tergabung dalam tentara ISIS akan kehilangan kewarganegaraannya. Otomatis di sini karena merujuk pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan dan Pembatalan Kewarganegaraan,” ujarnya.

Dalam Pasal 31 ayat (1) disebut “Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena…”

Kata “dengan sendirinya” berarti tidak perlu lagi ada proses lanjutan bila terpenuhi salah satu dari berbagai alasan yang ada. Kalaulah ada proses lanjutan hal tersebut untuk tujuan administrasi belaka. Hal ini diatur dalam Pasal 32 hingga 34 PP 2 Tahun 2007.