Pengamat Unair Duga Ada Kandidat Pilwali Surabaya 2020 yang Cacat Hukum

oleh -

SURABAYA: Nama-nama calon kandidat Pemilihan Walikota Surabaya 2020 yang sudah muncul ke permukaan terus mendapat sorotan publik, tak terkecuali para kalangan pengamat dan akademisi. Berbagai opini mengalir terkait kualitas para kandidat yang akan berlaga nanti.

Giliran Dosen hukum Universitas Airlangga I Wayan Titip Sulaksana turut memberikan komentar terkait santernya nama salah satu kandidat, yakni Eri Cahyadi. Calon yang tengah menjabat Bapeko ini digadang-gadang akan maju dalam Pilwali Surabaya 2020 mendatang. Tak hanya itu, Eri disebut-sebut mendapat dukungan dari Wali Kota Petahana Surabaya Tri Rismaharini.

Kali ini, Pengamat Wayan justru bersikap kontra atas rencana pencalonan Eri. Pasalnya, Eri dinilai berpotensi akan cacat hukum di pemilihan nanti.

Wayan berkata demikian lantaran nama Eri Cahyadi pernah disebut terlibat dalam kasus amblesnya Jalan Raya Gubeng. Selain Eri, saat itu nama anak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Fuad Bernardi juga turut disebut. Dan keduanya juga sempat pernah menjalani pemeriksaan pihak kepolisian Polda Jatim.

“Fenomena ini ngawur, pejabat cacat hukum, tapi dikampanyekan. Sementara pejabat yang baik dan tanpa cacat hukum tidak,” ujar Wayan berpendapat.

Wayan melanjutkan, Nama Eri turut disebut karena dia dianggap tahu persis proses perizinan gedung sebelah RS Siloam. Sebab, sebelum menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Eri merupakan kepala di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya yang membawahi perizinan.

Dalam perkara ini Eri sudah diperiksa dua kali. Yaitu, oleh pihak penyidik Polda Jatim dan yang kedua oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, kapasitasnya bukan sebagai orang yang diduga bersalah atau hanya sebatas saksi saja.

Dalam hal ini Wayan beranggapan jika sudah bukan rahasia umum lagi, dalam urusan perizinan banyak kepentingan pemberi izin.

“Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Pada tahap ini sudah lazim terjadi gratifikasi, pemerasan oleh pemberi izin. Semisal pungli, untuk itulah kenapa dinas perijinan menjadi lahan basah bagi ASN,” bebernya.

Sebab itu lanjut dia dalam keseharian ASN di bagian perizinan jauh lebih makmur dari ASN di dinas lain. Hal itu juga bisa dilihat dari gaya hidup keseharian.

Sementara soal anak Wali Kota Risma, Wayan berpendapat, Fuad yang belum dihadirkan dalam pengadilan menurut Wayan adalah wajib sebenarnya. “Ada apa putra wali kota tidak dihadirkan dalam persidangan? Advokat terdakwa dpt memohon pada majelis hakim agar saksi yang bersangkutan dihadirkan,” tegasnya.

Jika nanti dihadirkan imbuh Wayan, kasus Gubeng ini menjadi terang-benderang. “Karena ada diskriminasi perlakuan, maklum anak pejabat. Andai kata yang bersangkutan bukan anak pejabat, tentu lain lagi perlakuan aparat penegak hukum,” imbuhnya.

Oleh sebab itu Wayan berharap calon wali kota Surabaya nanti adalah orang yang bersih. Karena bagaimana pun juga itu akan memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi lagi di masyarakat.(Noe)