Pengamat : PAN dan PKS Harus Realistis, Jangan Ikuti Manuver PKB

oleh -
Ilustrasi Pilpres 2019
Ilustrasi Pilpres 2019

JAKARTA– Menjelang berakhirnya pendaftaran bakal Capres dan Cawapres, muncul manuver dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan keluar dari koalisi pemerintah jika Joko Widodo tidak menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres. PKB membuka peluang terbentuknya poros baru di luar koalisi Jokowi dan Prabowo, jika PKS dan PAN ikut bergabung.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menyarankan PKS dan PAN untuk realistis. “Sudahlah realistis saja. PKS, PAN, Gerindra, dan Demokrat ke Prabowo. Pilih cawapres yang bisa mendongkrak suara Prabowo. PKB tetap di Jokowi, siapa tahu nanti dapat menteri lebih banyak,” kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/8/2018).

Beredarnya isu PKB akan keluar dari koalisi setelah muncul pemberitaan yang dimuat di salah satu media nasional bahwa PBNU akan mengalihkan dukungan, bila Jokowi tidak memilih Cak Imin sebagai cawapres. Meski belakangan, berita itu dibantah. PBNU menegaskan, tidak ada dukung mendukung kepada salah satu pasangan capres dan cawapres.

Kata Emrus, banyak mudaratnya jika PKB ‘lompat pagar’ Setidaknya ada dua hal krusial. Pertama, PKB telah menyatakan bergabung dengan koalisi Jokowi. Jika kemudian keputusan itu diralat, hal ini akan berdampak buruk bagi PKB.

Kedua, PKB bisa mundur kena maju kena jika memutuskan keluar dari koalisi. Membangun poros baru bersama PKS dan PAN, kata Emrus, tidak menjamin Cak Imin mendapatkan posisi cawapres karena PAN juga memiliki kepentingan.

Terlebih bila PKB merapat ke kubu Prabowo sebagai pendatang baru. “Kecil kemungkinan Cak Imin jadi cawapres. Elektabilitas Cak Imin kurang menggembirakan, eletabilitas partainya juga tidak tinggi. Sementara selama ini sudah ada partai yang sudah dekat dengan Gerindra yaitu PKS. Apakah PKS rela cawapres Prabowo diberikan kepada Muhaimin?” ujarnya.

Menyoal manuver yang dilakukan PKB, Emrus berpendapat, hal itu hanya bentuk bargain politik. “Dalam relasi antara aktor politik tidak lepas dari bargain position. Saya melakukan apa dan saya dapat apa. Itu sudah aksioma, bahwa politik itu ya kekuasaan. Bahasa di lapangan bagi-bagi kue,” pungkasnya.