Pendaftar BPUM di Sumenep Membludak, Setiap Hari Mencapai Ratusan Orang

oleh -

SUMENEP: Pemerintah memberikan Bantuan Presiden atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pendaftar Banpres di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ini setiap harinya membludak.

Dari informasi yang dirangkum media ini, bantuan melalui Kementerian Koperasi tersebut untuk masa perpanjangan ini akan menyasar 3 juta penerima dengan kriteria harus memiliki usaha mikro. Nantinya, para penerima bantuan yang sudah lolos verifikasi akan menerima bantuan tersebut sebesar 2,4 juta.

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep melalui Koordinator BPUM mengatakan, pemerintah pusat telah memperpanjang pendaftaran program ini mengingat adanya tambahan kuota penerima program. Program ini merupakan salah satu skema untuk membantu para pelaku usaha kecil dan mikro di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah pusat telah menambah kuota. Pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan banpres ini, bisa segera mendaftarkan diri,” kata Koordinator BPUM yang juga menjabat Kasi Fasilitasi Usaha Mikro dan Koperasi, Abu Yasis Zein.

Menurutnya, bantuan modal ini sifatnya adalah hibah, bukan pinjaman. Penerima tak perlu pusing memikirkan mengembalikan uang tersebut. Nantinya dana bantuan modal tersebut  akan ditransfer langsung ke rekening penerima dari bank yang telah ditunjuk pemerintah.

“Pemilik usaha yang menerima bantuan akan menerima pemberitahuan dari bank penyalur. Setelah mendapat pemberitahuan itu, pelaku usaha dapat langsung melakukan verifikasi di bank penyalur. Kemudian dilakukan verifikasi lanjut ke proses pencarian dana bantuan,” jelasnya.

Yasis menjelaskan masa perpanjangan pendaftaran khusus di Sumenep dibuka mulai bulan Oktober sampai 26 November 2020. Cara mendaftarnya, pelaku usaha mengisi formulir di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sumenep.

“Setiap harinya itu pemohon yang datang kesini sampai 400 orang. Bahkan bisa lebih. Kami juga mengharuskan pemohon menyerahkan berkasnya sendiri ke Dinas Koperasi,” terangnya.

Sejumlah dokumen yang disyaratkan adalah foto kopi e-KTP, surat keterangan usaha dari kepala desa setempat dan menyertakan nomor telpon yang bisa dihubungi.

“Syarat lainnya, pemohon bukan seorang ASN/TNI/Polri maupun pensiunan ASN/TNI/Polri. Juga, belum pernah mengambil kredit dari bank. Jika sedang mengambil kredit di bank, maka tidak bisa mendapatkan bantuan ini,” ungkapnya. NOE