Pemulihan Kota Palu hingga Rekonstruksi Butuh Waktu Dua Tahun

oleh -

JAKARTA – Pemerintah memperkirakan bahwa masa tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi akan selesai dalam waktu dua tahun. Pada saat itu, kehidupan masyarakat di Palu dan Donggala pasca bencana gempa bumi disertai tsunami akan kembali berjalan dengan normal.

“Tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi maupun tahap rekonstruksi itu dua tahun Palu bisa selesai, utuh kembali, normal kembali,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Menurut Wiranto, untuk tahap tanggap darurat sendiri pemerintah berusaha agar dapat diselesaikan dengan cepat. “Kita akan terus berusaha secepatnya, tapi mungkin sekitar satu bulan lebih tanggap darurat baru bisa selesai. Artinya proses evakuasi, merawat yang sakit, menjamin yang hidup ini bisa kembali hidup kembali itu kira-kira satu sampai dua bulan,” katanya.

Dia mengatakan, dalam waktu 7 hari tanggap darurat bencana semuanya sudah berangsur-angsur membaik. Tentunya, hal ini atas kesadaran seluruh masyarakat dan kebersamaan semuanya untuk membantu para korban yang terkena dampak bencana. Dikatakan bahwa tidak ada satu pihak pun yang mengklaim paling berjasa.

“Saya melihat betul bahwa dari seluruh kelompok masyarakat, TNI, Polri, semuanya bekerja keras untuk memulihkan Palu. Saya memberikan apresiasi terhadap siapapun yang memberikan bantuan sepenuhnya terhadap pemulihan kota Palu dan mudah-mudahan ini terus berlanjut. Bahkan tidak hanya solidaritas nasional terbangun, tetapi juga solidaritas internasional telah terwujud dalam menangani Palu dan saya yakin dengan kerja keras kita, kerja sama kita, kerja ikhlas kita maka dalam waktu mungkin dua atau tahun ketiga tahap itu bisa selesai,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam menyatakan sejumlah hal telah diselesaikan. Misalnya saja untuk hari ini semua korban yang meninggal sudah dimakamkan. Menko Polhukam mengatakan, ada sekitar 1.648 korban meninggal, 683 orang yang tercatat hilang, dan 152 orang yang masih tertimbun.

Terkait jenazah yang belum ditemukan dan cara evakuasinya yang tidak mudah, Menko Polhukam telah melakukan rapat koordinasi antara pemerintah daerah, pemuka agama, dan pemuka masyarakat kapan pencarian jenazah itu dihentikan. Kemudian dilanjutkan dengan satu keputusan untuk menjadikan daerah itu makam missal.
“Kalau tidak itu juga bisa menimbulkan penyakit bagi yang masih hidup. Itu tadi yang sedang dibicarakan oleh pemuka agama di sana, pemuka masyarakat dan keluarga agar mereka mengikhlaskan bahwa saudara-saudaranya itu dianggap mati syahid,” ujarnya.

Mengena pengungsi, Wiranto mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin pengungsian ini terjadi terus menerus karena hanya akan ada pada saat tanggap darurat saja. Setelah nanti ditahap kedua yaitu rehabilitasi masyarakat seharusnya sudah tidak lagi tinggal di tenda-tenda tersebut.

“Tadi kita melihat para pengungsi kemudian Pak Wakil Presiden mengadakan rapat dengan Pemerintah Daerah dan memutuskan bahwa akan membangun barak-barak darurat. Sebelum tahap ketiga rekonstruksi mendirikan rumah-rumah untuk yang terdampak itu,” katanya.

Menurut mantan Panglima ABRI ini, lokasi pembangunan barak akan ditentukan oleh Pemda. Barak yang dibangun itu merupakan barak yang siap huni, sifatnya sementara, sederhana tapi lengkap. Ada dapurnya dan MCK nya.

“Jadi tidak terhampar di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Sekarangkan tidak teratur, dilihat juga tidak elok. Oleh karena itu, ke depan Kementerian PUPR sudah akan membangun barak-barak darurat ditempat yang sudah ditentukan oleh Pemda agar lebih teratur lagi penampungan para pengungsi, lebih gampang mendapatkan bantuan baik makanan, minuman dan kesehatan sambil menunggu proses rekonstruksi membangun kembali rumah mereka,” ulasnya.

Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ribuan rumah yang hancur akibat likuifaksi di Balaroa dan Petobo akan dilakukan relokasi.

Saat ini sudah ada beberapa lokasi tanah milik Pemerintah yang bisa menjadi tempat relokasi penduduk. Namun Menteri Basuki lokasi tersebut masih akan didiskusikan dengan BMKG, Badan Geologi dan para pakar lainnya mengenai sisi keamanan dari kemungkinan terjadinya gempa di masa depan.

“Relokasi perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karenanya Pemerintah akan membangun hunian sementara (Huntara) yang ditargetkan rampung dalam 2 bulan. Makin cepat Huntara selesai, makin cepat penduduk bisa pindah dari tenda,” katanya.

Hal ini berbeda dengan penanganan gempa di NTB yang tidak ada relokasi sehingga tidak dibangun hunian sementara. Titik-titik lokasi yang akan dibangun Huntara akan disepakati bersama dengan Pemerintah Kota Palu.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan dalam masa tanggap darurat, Kementerian PUPR fokus terhadap empat tugas yakni, membantu evakuasi korban bencana, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dari puing-puing bangunan, dan penyelesaian masalah konektivitas.

“Untuk konektivitas saat ini jalan jalan sudah mulai terbuka dari mulai lintas barat, lintas tengah, lintas timur, dan perbaikan dua jembatan di jalan nasional, dengan terbukanya konektivitas, bantuan logistik sudah mulai lancar,” kata Danis.

Danis menambahkan, dalam menyediakan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi, Kementerian PUPR juga telah menyediakan 22 Hidran Umum (HU) berkapasita masing-masing 2.000 liter yang tersebar di 18 titik.
Lokasi-lokasi HU diantaranya di Lapangan Watulempo, Halaman Balaikota, Bundaran Biromaru, Bundaran STQ, Makorem, Mesjid Raya, Mako Sabara Paboya, Lapangan Anoa, Lapangan Perdos, Lapangan Dayodara, GOR Srikandi, Kampung Siswa (Kel. Baiya), Kel. Patoloan Boya, BTN Lasonni, Mako Set Brimob Mamboro, Lapangan Bonja Vera di Kabupaten Donggala (2 unit), Lapangan Kawatuna (2 unit), dan Gedung RRI Palu (2 unit).
Untuk menyediakan air bersih, selain hidran umum dan mobil tangki air, Kementerian PUPR mengirimkan mobil IPA (Instalasi Pengolahan Air) yakni 2 unit dari Surabaya dan 1 unit Bekasi. Ketiga mobil telah tiba di Palu dan digunakan memenuhi kebutuhan air bersih pengungsi.

Untuk pembersihan Kota Palu dan Donggala dan pemulihan akses jalan, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat. Total alat berat yang sudah beroperasi terdiri 26 excavator, 12 dump truck, 6 wheel loader, 6 buldozer, 1 unit rock breaker dan 1 unit backhoe loader. Jumlah alat berat akan ditambah yang dikirim dari kota-kota di Pulau Sulawesi.

Alat berat untuk evakuasi korban dan pembersihan puing-puing di Hotel Roa-roa dioperasikan 1 unit rock breaker. Di permukiman Balaroa dioperasikan 5 ekcavator, 1 buldozer, 1 dump truk dan 1 wheel loader dan Perumahan Petobo sebanyak 7 ekcavator, 1 dump truck dan 1 back hoe loader.

Dalam pemulihan akses jalan di Kebon Kopi sebanyak 7 ekcavator, 5 buldozer, 5 dump truck dan 1 wheel loader. Di ruas Loli – Taman Ria Tipodan Bulili dioperasikan 1 ekcavator dan 1 wheel loader. Untuk ruas jalan Juanda – Diponegoro di Kota Palu dioperasikan 5 ekcavator, 5 dump truck dan 3 wheel loader dan 1 ekcavator di Sigi dan Langaleso.