Pemuda Muhammadiyah : KPU Surabaya Harus Jaga Netralitas Jangan Reaksioner

oleh -
Ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya Achmad Rosyidi
Ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya Achmad Rosyidi

SURABAYA-Ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya Achmad Rosyidi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menjaga netralitas dalam event politik Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya tahun 2020. Menurut pria yang akrab disapa Cak Ros ini, momentum Pilkada Surabaya ini adalah salah satu event politik yang menarik untuk dibicarakan.

Bahkan, sebagai ormas pemuda juga ikut terpanggil untuk turut mengawal jalannya pesta demokrasi ini. “Ya kami masih memantau perkembangan di lapangan, tapi kami tidak hanya memantau dinamika bursa calon Walikota saja, kami juga memantau proses penyelenggaraan Pilkada, dalam hal ini adalah penyelenggara Pilkada yakni KPU Kota Surabaya,” kata Rosyidi ditemui di Pusat Dakwah Muhammadiyah Surabaya, Kamis (5/3/2019).

Kata Rosyidi, KPU sebagai penyelenggara harus menjaga netralitas jangan berpihak kepada peserta pemilu. Karena netralitas ini penting untuk menjaga marwah demokrasi. Ia juga menyebut, sebagai ormas pemuda di Surabaya sedang melakukan sejumlah kajian terkait netralitas KPU Surabaya. Ini adalah bentuk pengawalan dengan tujuan menjadikan Pilkada Surabaya menjadi Pilkada percontohan di Indonesia.

“Tentu netralitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu menjadi indikator utama dalam suksesnya Pemilu itu sendiri,” tegasnya.

Ia juga menyorot sikap salah satu Komisioner KPU Surabaya terhadap salah satu kandidat Calon Walikota Surabaya Machfud Arifin. Salah satu komisoner KPU Surabaya itu menganggap Machfud Arifin melakukan kampanye dengan cara mengumpulkan warga dan meminta fotocopy KTP.

“KPU tidak perlulah memantau aktivitas-aktivitas semacam itu, itukan bukan tugas KPU, apalagi dalam konteks tersebut beliau (Machfud Arifin) belum diputuskan secara resmi sebagai calon Waikota, artinya KPU tidak perlu reaksioner ketika ada aktivitas semacam itu, karena secara tidak langsung sikap KPU seperti itu akan memberikan suatu penilaian tersendiri di masyarakat nantinya,” jelasnya.

Ia berharap, Pilkada Surabaya ini benar-benar menjadi percontohan kepada Pilkada yang lain, maka dari itu KPU Kota Surabaya agar benar-benar menjadi lembaga penyelenggara Pemilu yang netral, tidak gegabah dalam merespon atau menilai aktivitas warga negara yang belum tentu resmi ditetapkan sebagai calon Walikota.

VIN