Pemerintah Nilai Gempa Palu Belum Perlu Ditetapkan Bencana Nasional

oleh -

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan menyatakan bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, belum saatnya ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Saya turut berduka cita untuk masyarakat yang tertimpa bencana, namun kita jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Kita bergerak terus dan hal berikutnya adalah pemulihan dan pembangunan infrastruktur. Saya kira tidak perlu (penetapan bencana nasional), karena penanganan yang kita lakukan sekarang sudah lebih dari penetapan bencana nasional,” ujar Luhut di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (1/10 ).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah hingga siang tadi mencapai 844 orang.

Korban meninggal diperkirakan terus bertambah karena proses evakuasi dan pencarian masih terus dilakukan pasca-gempa 7,4 skala richter disusul tsunami yang menerjang pesisir Sulteng pada Jumat 23 September 2018.
Masih belum perlunya status bencana nasional, menurut Luhut, lantaran penanganan pascabencana sudah sangat cepat dan terpadu.

“Langkah Presiden untuk melihat langsung juga sangat bagus sekali, Basarnas dan satgas BNPB sinerginya sudah bagus, alat berat sudah datang, listrik dan air bersih sudah ada, makanan dan logistik lain sangat bagus penanganannya. Serta RS AL KRI Soedharsono dan Hercules dari TNI AU juga sudah standby disana. Overall penanganan kita sangat cepat dan terpadu, Presiden pun telah mengatakan bahwa secara terpilih kita akan menerima bantuan dari internasional,” tambahnya.

AM IMF-WB

Apakah bencana alam yang terjadi di Palu dan Lombok akan mempengaruhi pelaksanaan annual meeting International Monetary Fund – World Bank (AM IMF-WB) pada Oktober mendatang? Luhut menyatakan bahwa, respon pihak IMF-WB selaku penyelenggara sangat baik, dan mereka masih sangat mempercayai kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah.

“Kami juga sudah berhubungan dengan Washington dan mereka tanya kesiapan kita, dan kita bilang kita selalu siap. Kita sekaligus tunjukkan bahwa Indonesia mampu mengani keadaan paling sulit sekalipun, jadi kita tunjukkan bahwa Lombok kita tangani, Palu kita tangani dan IMF WB juga mampu kita manage dengan baik,” tegasnya.

Menurut Luhut, BMKG pun sudah mendapatkan arahan dari pemerintah untuk memperbaharui peralatan seperti radar cuaca, system peringatan dini (early warning system) dan peralatan pendukung lain demi kelancaran pelaksanaan AM IMF-WB di Bali nanti.

“Kita juga harus mengingatkan masyarakat agar jangan buoy-buoy (pelampung) sebagai early warning system itu jangan dicuri seperti yang terjadi di Aceh dan wilayah lain, karena akan fatal akibatnya dan dapat menimbulkan banyak korban jiwa, saya kira masyarakat harus mengetahui itu,” tutupnya.