PBNU Perbolehkan Sholat Jumat Bergelombang, Syarat dan Ketentuan Berlaku

oleh -

Jakarta – Pengurus Besar Nahdatul Ulama memperbolehkan pelaksanaan sholat Jumat bergelombang di era new normal, namun dengan syarat tertentu. Pendapat ini bertolakbelakang dengan fatwa MUI yang menyatakan sholat Jumat bergelombang tidak sah.

Fatwa diperbolehkannya sholat Jumat bergelombang ini dikeluarkan oleh Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU setelah melakukan kajian tentang Pelaksanaan Sholat Jumat dalam kondisi New Normal, Sabtu (6/6/2020).

Ketua LBH PBNU KH. M. Nadjib Hassan menyatakan fatwa ini dikeluarkan lantaran penularan Covid-19 masih terus terjadi. Belum kelihatan bahwa persebaran virus akan segera berakhir, bahkan di sebagian daerah menunjukkan adanya grafik kenaikan orang-orang yang terjangkit virus covid 19.

Sejumlah daerah yang beberapa bulan lalu masih masuk zona kuning sekarang sudah naik menjadi zona merah–jumlah orang yang terpapar virus meningkat sangat tajam. Sementara di sisi lain, dampak ekonomi dari persebaran virus ini juga perlu mendapatkan perhatian. “Jangan sampai virus covid 19 ini memukul bangsa Indonesia dari sudut kesehatan dan dari sudut ekonomi secara sekaligus,” tegasnya melalui siaran pers yang diterima Kabarjatim.com

Untuk tujuan itu, sambung dia, pemerintah menganjurkan agar masyarakat Indonesia mulai mengadaptasikan diri dengan virus covid 19 ini. Artinya, masyarakat bisa tetap menjalankan aktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya dengan menjaga jarak antar orang dan pakai masker. Itulah yang disebut dengan new normal. Tak hanya aktivitas perekonomian yang perlu menyesuaikan diri, melainkan juga aktivitas keagamaan.

KH. M. Nadjib Hassan menyatakan dalam kaidah fikih disebutkan : “Sesuatu yang tidak bisa dicapai keseluruhannya, maka jangan ditinggal sama sekali.” Kemudian “Perkara yang mudah dikerjakan tak gugur karena perkara yang sulit dikerjakan”

Dalam konteks new normal ini, maka bagaimana misalnya melaksanakan sholat Jum’at yang meniscayakan berjamaah? Apakah dimungkinkan umat Islam memperbanyak ruang-ruang pelaksanaan sholat Jum’at dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan? Atau bahkan, bisakah melaksanakan sholat Jum’at secara bergelombang/bergantian di satu tempat.

Ada dua hal yang penting diketahui terlebih dahulu. Pertama, bahwa di samping berbasis individu, sholat Jum’at sesungguhnya juga berbasis komunitas. Artinya, secara individual, setiap individu muslim harus shalat Jum’at. Dengan demikian, seseorang yang tidak sholat Jum’at, maka dosanya hanya ditanggung oleh yang bersangkutan. Dan secara sosial, sholat Jum’at mengandung nilai syi’ar. Karena itu, masyarakat Islam yang tidak mendirikan sholat Jum’at akan mendapatkan dosa kolektif.

Kedua, menurut jumhur fuqaha, sholat Jum’at harus dilaksanakan satu kali di satu tempat di setiap kawasan, desa atau kota. Ini artinya, tidak boleh ada sholat Jum’at lebih dari satu kali, baik di tempat yang sama maupun tempat yang berbeda. Sebab, kalau ta’addud al-jum’at itu terjadi, maka yang sah hanya shalat Jum’at yang pertama.

“Syarat sah pelaksanaan sholat Jum’at yang ketiga adalah tidak diduhului dan berbarengan dengan sholat Jum’at yang lainnya di wilayah yang sama kecuali jika wilayah tersebut luas dan adanya kesulitan mengumpulkan jamaah sholat Jum’at pada satu tempat. Dan dikatakan di dalam pendapat lain bahwa situasi dan kondisi ini tidaklah dikecualikan.” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, Minhaj ath-Thalibin wa ‘Umad al-Muftin, Bairut-Dar al-Minhaj, Cet ke-1, 1426 H/2005 M, h. 133).

Namun, ketidak-bolehan ta’addud al-jum’at ini tidak bersifat mutlak. Para ulama mengajukan beberapa alasan dibolehkannya ta’addud al-jum’at di banyak tempat. Pertama, keterbatasan daya tampung tempat sholat Jum’at. Kedua, adanya pertikaian yang tak memungkinkan dilaksanakannya sholat Jum’at di satu tempat. Ketiga, jauhnya jarak antara penduduk yang tinggal di ujung sebuah kawasan dengan masjid yang menjadi tempat sholat Jum’at.

“Kesimpulan dari pendapat para imam adalah bahwa sebab kebolehan mendirikan sholat Jum’at lebih dari satu lokasi ada tiga. Pertama, sempitnya tempat shalat, sekiranya tempat tersebut tidak mampu menampung jamaah sholat Jum’at secara umum. Kedua, adanya pertikaian antara dua kubu sesuai dengan syaratnya. Ketiga, jauhnya jarak penduduk yang berada di batas akhir sebuah kawasan dengan masjid yang melaksanakan sholat Jum’at, seperti berada di tempat yang tidak terdengar suara azan atau di tempat yang seandainya seseorang berangkat dari tempat tersebut (untuk menjalankan sholat Jum’at) setelah fajar, maka ia tidak akan menemui sholat Jum’at (telat). Sebab tidak ada keharusan baginya menuju tempat pelaksanaan shalat Jumat, kecuali setelah terbit fajar.” (Abdurrahman Ba’alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, Beirut-Dar alFikr, 1995 M, h. 51).

KH. M. Nadjib Hassan menegaskan, dalam kaitan ini pandangan fikih ulama terdahulu itu bisa dijadikan acuan hukum perihal pelaksanaan sholat Jum’at di era new normal ini. Secara teknis, umat Islam misalnya bisa memanfaatkan musala-musala yang selama ini hanya dipakai sebagai tempat shalat maktubah menjadi tempat sholat Jum’at. Ini karena pelaksanaan sholat Jum’at tidak harus dilakukan di masjid sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

“Sebagian ulama mempersyaratkan masjid sebagai tempat pelaksanaan sholat Jum’at. Sebab, menurut mereka sholat Jum’at tidak ada kecuali di masjid. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan mayoritas ulama bahwa masjid bukan syarat bagi pelakasanaan sholat Jum’at. Dan ini adalah pendapat yang kuat.” (Muhammad Syamsul Haq Abadi, ’Aun al-Ma’’ud Syarhu Sunani Abi Dawud, Bairut-Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet ke-2, 1415 H, juz, III, h. 281

Namun, persoalan berikutnya muncul. Misalnya bagaimana jika tak ditemukan tempat lain yang memungkinkan untuk ditempati sholat Jum’at? Bolehkah mendirikan sholat Jum’at secara bergelombang di satu tempat?

Dalam kasus ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, ulama yang mengacu pada ketentuan berikut: Dalam kondisi darurat di mana lokasi jum’atan yang ada hanya bisa menampung sebagian jama’ah akibat penerapan phyisical distancing dan secara riil tidak ditemukan lokasi lain yang bisa ditempati sholat Jum’at, maka dibolehkan mendirikan sholat Jum’at secara bergelombang.

Dhobith atau acuan tersebut masih bersifat normatif dan umum. Karena itu, untuk melaksanakan shalat bergelombang dibutuhkan verifikasi lapangan. Ini untuk memastikan bahwa suatu kawasan sudah memenuhi syarat bagi dilaksanakannya ta’addud al-jum’at di satu kawasan.

Sebab, ta’addud aljum’at di satu kawasan ini hanya bisa dilaksanakan dalam kondisi darurat atau atas dasar kebutuhan yang mendesak. Dan sekiranya sholat Jum’at secara bergelombang itu dilaksanakan, maka ia harus mempertimbangkan hal berikut. Pertama, jumlah orang yang ikut sholat Jum’at pada setiap gelombang harus dipastikan tak kurang dari 40 orang, sebagaimana dipersyaratkan para ulama terkuat. ِ

“Madzhab Syafii menyatakan bahwa bahwa keabsahan pelaksanaan shalat Jumat harus diikuti 40 orang. Sedangkan para ulama salaf dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat.” (Abdul Malik al-Juwaini, Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab, Jeddah-Dar alMinhaj, Cet ke-2, 1430 H/2009 M, juz, II, h. 481)

Kedua, karena dilaksanakan dalam kondisi darurat, maka jumlah gelombang pelaksanaan Jum’atan itu harus berdasarkan kebutuhan. Artinya, jika pelaksanaan shalat Jum’at cukup dilakukan dengan dua gelombang, maka tak boleh membuat gelombang ketiga dan seterusnya.
Kaidah fikih mengatakan: “Apa saja yang diperbolehkan karena darurat, ditentukan menurut kadarnya.”

Pendapat Kedua, sebagian ulama berpendapat demikian; sekiranya ta’ddud al-jum’ah di banyak tempat tak memungkinkan, maka solusinya bukan dengan mendirikan sholat Jum’at secara bergelombang di satu tempat, melainkan mempersilahkan umat Islam yang tidak mendapatkan kesempatan sholat Jum’at di satu tempat untuk shalat zuhur di rumah masing-masing.

Dengan ini, target pelaksanaan sholat Jum’at di satu wilayah sudah terpenuhi, sementara mereka yang tak kebagian sholat Jum’at di tempat itu dianggap sebagai orang uzur (ma’dzur) yang berhak mendapatkan dispensasi hukum (rukhsoh). Pendapat ini didasarkan pada keumuman teks “man lahu ‘udzrun” dalam pernyataan Imam Syafi’i berikut: َ

“Imam Syafii berkata: ‘Tidak ada kewajiban bagi musafir, hamba sahaya, perempuan, orang yang sakit, dan orang memiliki udzur. Dan jika mereka menghadiri jumatan maka hal itu mencukupi bagi mereka (sah)”
Pandangan fikih di atas bisa menjadi acuan umat Islam dalam melaksanakan sholat Jum’at bagi umat Islam di daerah yang persebaran virus Covid-19 telah terkendali dan sudah memberlakukan kehidupan new normal. Namun, bagi umat Islam yang tinggal di zona merah virus Covid-19, maka mereka bisa tetap merujuk pada pandangan LBM PBNU sebelumnya, yaitu umat Islam dilarang melakukan aktivitas berkumpul termasuk melaksanakan shalat Jum’at yang menyebabkan tersebarnya virus Covid-19.

“Sekali lagi, pelarangan bukan pada shalat Jum’atnya melainkan pada aktivitas berkumpulnya,” tegas KH. M. Nadjib Hassan.