Parkir Berlangganan di Sidoarjo Masih Menuai Polemik

oleh -
STNK (Muhaimin/Kabarjatim)
STNK (Muhaimin/Kabarjatim)

SIDOARJO– Polemik tentang parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo terus mengelinding. Hal ini bisa dilihat dimedia sosial, banyak warga sidoarjo yang mengeluh dengan masih adanya tarikan pembayaran parkir berlangganan ketika mengurus pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Sidoarjo.

Padahal, dalam sidang paripurna tertanggal 29 November 2018, DPRD Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan putusan Nomor 32 Tahun 2018. Tentang persetujuan pencabutan keputusan Pimpinan DPRD Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2012 tentang persetujuan terhadap kerjasama parkir berlangganan Kabupaten Sidoarjo.

Akan tetapi, meski sudah ada putusan dari DPRD, Pemerintah Derah Kabupaten Sidoarjo (Pemda) tetap memungut retribusi pajak parkir berlangganan. Itu bisa diketahui setelah wartawan kabarjatim.com melakukan penelusuran dikantor Samsat sidoarjo. Salah satu warga dari desa Glagah Arum, Yudi Imron (45) ketika ditanya sewaktu mengurus pajak lima tahunan, ia mengatakan masih ada tarikan pajak parkir berlangganan, “iya mas masih ada tarikan parkir berlangganan,” katanya sambil menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak yang bertuliskan “Parkir Berlangganan: Lunas”. Sabtu, (12/1/2019).

Menurut Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan saat ditemui dirumah dinasnya (10/1/2019) kemarin, mengatakan seharusnya Pemda sudah tidak boleh lagi memungut pajak parkir berlangganan setelah DPRD Sidoarjo mengeluarkan Surat keputusan Nomer 32 Tahun 2018 pada saat sidang paripurna. “Seharusnya Pemda sudah tidak boleh memungut lagi itu,” katanya dengan nada heran.

Masih menurut Gus Wawan sapaan akrab Ketua DPRD, pada saat paripurna, disitu ada Bupati Sidoarjo, Sekda Sidoarjo dan beberapa pejabat terkait mengamini keputusan DPRD sidoarjo tersebut, dan di Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 harus di Nol-kan. “Saya sudah bilang di APBD Tahun 2019 harus di Nol kan, ” jelasnya. @VIN