Ormas Islam Sampang Unras Tolak RUU HIP

oleh -

SAMPANG: Sejumlah Massa dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di depan kantor DPRD Kabupaten Sampang Madura. Mereka menuntut agar DPR RI mencabut Rancangan undang – undang haluan indonesia pancasila (RUU HIP) dari prolegnas.

Unras yang di dominasi oleh kalangan habaib dan ulama itu dalam pernyataan sikapnya menyatakan RUU HIP tidak memuat filosofi pancasila seperti yang ditetapkan Founding Fathers pada pembukaan undang undang dasar 1945 yang diberlakukan kembali oleh dekrit presiden tahun 1959.

Mereka juga menilai bahwa tidak ada satupun pasal yang membahas tentang musih dan ancaman ideologi pancasila yaitu komunis, marxisme dan lininisme yang secara jelas telah dilarang melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966. Sehingga bagi mereka RUU HIP tidak menjiwai dan menghayati luka yang mendalam bagi bangsa dan negara indonesia yaitu terjadinya pengkhianatan partai komunis indonesia (PKI) terhadap ideologi pancasila baik pada tahun 1948 maupun pada tahun 1965.

Kemudian, berdasarkan sejarah buruk dalam pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) pada masa lalu, mereka khawatir UU HIP dilaksanakan seperti pada masa lalu, padahal secara kelembagaan MPR RI selama ini telah berfungsi sebagai lembaga yang dapat membina haluan ideologi pancasila melalui program yang dikenal dengan sosialisai empat pilar.

Massa demonstran juga memandang terdapat kesalahan logika hukum dalam bagian ke tiga pasal 4 ayat (b) pada RUU HIP dinyatakan bahwa haluan indonesia pancasila bertujuan sebagai arah bagi setiap warga negara indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ayat di atas secara tidak langsung menjadikan uu Hip menjadi lebih tinggi kedudukannya dari pada pancasila itu sendiri yang menjadi asas negara,” Ujar Salah Satu Orator dalam Orasinya. Senin 06 Juli 2020.

Berdasarkan pernyataan sikap di atas mereka menilai tidak ada urgensinya untuk di undangkan. Sehingga mereka meminta kepada DPR RI dan pemerintah untuk menstop dan mencabut RUU HIP dari prolegnas.

“Kami mendukung dan mengawal maklumat dewan pimpinan majelis ulama indonesia (MUI) pusat tentang RUU HIP ini terlebih pada poin 7 dan 8,” tandasnya.

NOE