Mosi Tidak Percaya Untuk Pimpinan DPRD Sumenep

oleh -

Sumenep – Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, sedang gaduh. Pasalnya, anggota yang ada di gedung parlemen itu membuat mosi tidak percaya untuk empat pimpinannya.

Alasan yang mengemuka, empat pimpinan itu dinilai tidak layak, karena tak mampu berkomunikasi baik dengan pihak eksekutif.

Belakangan juga tersiar kabar, agenda pembahasan RAPBD Sumenep 2020 yang dijadwalkan Badan Musyawarah (Bamus), gagal digelar.

Padahal, pimpinan wakil rakyat itu sudah mengirimkan surat kepada Bupati Sumenep terkait pembahasan RAPBD 2020. Namun, surat tersebut tidak mendapat respon dari eksekutif.

“Pimpinan sudah berkirim surat kepada Bupati. Tapi, ternyata tak diindahkan sama sekali. Tak ada OPD yang datang ke dewan untuk melakukan pembahasan,” kata Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Decky Purwanto.

Kondisi ini kata dia, merupakan preseden buruk bagi marwah dewan. Di mana surat resmi tak mendapatkan respon baik.

“Berarti pimpinan tidak mampu berkomunikasi baik dengan eksekutif. Ini baru awal, kalau dibiarkan maka marwah dan martabat anggota dewan jadi pertaruhan,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya bersama anggota dewan lainnya akan melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan dewan.

“Yang juga kami sesalkan, di hari jadwal pembahasan pimpinan dewan juga tak ada. Ini sangat mengecewakan kami,” ucapnya.

Dikonfirmasi soal APBD akan dibahas di Banggar sesuai PP 12/2018? Dia berdalih tetap akan dibahas di Banggar. Hanya saja perlu ditelaah terlebih dahulu di komisi.

“RKA OPD kan banyak, tak mungkin duteliti dan di evaluasi di Banggar semua. Maka, dimulai dari komisi,” tandasnya.(Noe)