Miris, 17 Ribu Warga Miskin Sumenep Belum Terima BPNT

oleh -
Massa PMII Sumenep Demo Penyaluran BPNT

Sumenep – Hingga kini, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Cabang Sumenep baru menyelesaikan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 252 desa di Kabupaten Sumenep.

Otomatis, masih tersisa sekitar 82 desa dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai 17 ribu lebih belum menerima haknya.

Perihal tersebut diketahui setelah massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar demo ke KCP Bank Mandiri Sumenep, di Jalan Trunojoyo. Dari aksi itu didapati bahwa ada 17 ribu kartu kelurga sejahtera (KKS) belum tersalurkan.

“Orangtua saya juga mendapatkan bantuan tapi justru yang didapatkan hanya keresahan. Bahkan seperti mau diracun,” kata Korlap aksi, Dimas Wahyu Abdillah.

Sementara itu, Kepala Cabang Bank Mandiri Sumenep, Sony Minarsa mengatakan, pihaknya sudah menjangkau 252 desa dari 334 desa di Kabupaten Sumenep. Di desa yang dikunjungi itu, mayoritas KKS sudah terdistribusi, sehingga KPM sudah bisa menerima haknya yakni menerima BPNT.

Saat ini, 82 desa tersisa belum bisa dia jangkau, sehingga ada sekitar 17 ribu KKS di 82 desa yang belum terdistribusi. Akibatnya, KPM belum bisa mendapatkan haknya dari program BPNT. Desa itu, rata-rata di wilayah kepulauan.

“Walaupun 82 desa yang memang belum kita sentuh karena keterbatasan waktu, tenaga, koordinasi dan lain-lain, memang ini menjadi PR kami. Jadi murni sebenarnya yang tidak tersalur ada 17 ribu, yang memang belum kami terjun ke lapangan,” kata Sony kepada sejumlah media.

Dia menjelaskan, alasan utama dari lambatnya distribusi KKS itu karena mepetnya waktu distribusi yang sudah ditentukan Kementerian Sosial RI. Batas akhir distribusi stater pack tersebut hingga 21 Desember 2019 lalu. Sedangkan launching di tingkat kabupaten baru dilaksanakan 14 November 2019.

Dia mengklaim, sebenarnya, Bank Mandiri bersama tim dari pemerintah sudah bekerja maksimal. Namun karena beberapa kendala, distribusi menjadi lambat. Tanpa spesifik, Sony menyebut kendala itu mulai dari hal yang bersifat politis di desa maupun non politis.

Saat ini, lanjut dia ada sekitar 30 ribu KKS yang belum terdistribusi. Dari jumlah itu, 13 ribu di antaranya gagal salur karena memang tidak terserap dengan berbagai alasan. Namun, 17 ribu tersisa, memang masih mengendap di Bank Mandiri.

Untuk itu pihaknya bersama Tikor BPNT Kabupaten Sumenep akan berupaya untuk mengajukan perpanjangan pendistribusian KKS ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Dengan harapan, Kemensos bisa mengakomodir kebutuhan yang dinilai sangat penting bagi masyarakat tersebut.

‚ÄúSampai detik ini, Tikor Kabupaten, dinsos dan kantor pusat Bank Mandiri sedang memohonkan perpanjangan distribusi KKS,” pungkasnya.