Meski Ditunda Mendagri, Tahapan Pilkades Antar Waktu di Sumenep Tetap Lanjut

oleh -

SUMENEP: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, akan tetap melanjutkan tahapan Pilkades Antar Waktu (PAW), yang akan dilaksanakan di Kabupaten setempat. Meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menyurati seluruh Bupati atau Walikota se Indonesia terkait penundaan pelaksanaan.

“Surat edaran dari Mendagri memang ditekankan untuk pilkades serentak dan PAW ditunda. Untuk pelaksanaan pilkades serentak di Sumenep ditunda ke 2021 pelaksanaannya. Khusus PAW tahapannya dilanjutkan,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Mohammad Ramli. Rabu, 12 Agustus 2020.

Ia Menambahakan, saat ini tahapan PAW untuk dua desa di kabupaten Sumenep telah sampai masa penjaringan calon. Sehingga tahapan PAW tetap dilanjutkan, dua desa yang akan menggelar PAW yakni Desa Pananggungan, Kecamatan Guluk-guluk, dan Desa Kerta Timur, Kecamatan Ambunten. Hasil koordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Timur, tahapan yang sedang berjalan tetap bisa dilanjutkan.

Dari hasil laporan camat setempat, sampai saat ini sudah tahap penjaringan dan pendaftaran calon, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan penetapan calon, lalu penetapan utusan pemilih di masing-masing dusun.

“Kalau mengacu ke hasil konsultasi dengan pihak Provinsi Jawa Timur, tahapan yang sedang berjalan katakanlah tetap bisa berlangsung,”Imbuhnya.

Dia juga juga menyebut jika pelaksanaan pemilihan PAW tetap akan digelar di tahun ini. Sambil menunggu disposisi dari Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim.

“Tapi khusus pelaksanaan pemungutan suara karena lewat forum musyawarah desa maka diarahkan pelaksanaanya setelah pilkada. Setelah tanggal 9 Desember. Tetap dilaksanakan tahun ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2020. Keputusan tersebut tertuang dalam surat nomor 141/4528/SJ dengan tanggal surat 10 Agustus 2020 dengan sifat surat penting.

Surat Mendagri itu ditujukan kepada seluruh bupati atau walikota se Indonesia terkait penundaan pelaksanaan Pilkades Serentak atau Pilkades Pengganti Antar Waktu (PAW).

Mendagri Tito Karnavian dalam surat itu menyampaikan, penundaan Pilkades serentak sampai proses pelaksanaan Pilkada serentak selesai digelar. Adapun Pilkada akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020.

Selain itu dijelaskan pula bahwa Pilkada serentak merupakan program strategis nasional yang harus didukung seluruh pihak termasuk Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota. Baik yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada ataupun tidak.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 67 huruf f dijelaskan bahwa Kepala Daerah wajib mendukung program strategis nasional. NOE