Mendagri Ingatkan Pilkada Jangan Jadi Pesta Transaksional, Ketegasan Menjadi Kunci

oleh -

Jakarta – Semua pihak terutama yang terkait langsung dengan Pilkada Serentak 2020 harus bahu membahu menyukseskan pesta demokrasi ini.

Karenanya, semuanya harus menjaga segala potensi kerawanan yang tak hanya kerawanan dari hal-hal yang bersifat konvensional, tapi juga kerawanan karena adanya pandemi Covid-19. Bagaimana pun suksesnya Pilkada ini ditentukan oleh orkestra yang dimainkan seluruh elemen dengan baik.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan itu saat berbicara dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 yang digelar secara virtual di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri di Jakarta, Selasa (20/10).

Webinar dihadiri Ketua KPK, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Direktur Gratifikasi KPK, Ketua Bawaslu, Plh Ketua KPU, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarkan Pilkada serentak tahun 2020 dan para pasangan calon kepala daerah seluruh Indonesia yang hadir secara virtual.

Menurut Mendagri, Pilkada tidak boleh menjadi media penularan virus. Jangan pula Pilkada dicoreng oleh berbagai pelanggaran-pelanggaran, baik itu yang bersifat konvensional maupun pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam peraturan KPU dan undang-undang. Jangan sampai pula, Pilkada memicu konflik kekerasan, termasuk memunculkan masalah- masalah tindak pidana korupsi. “Pilkada untuk bisa sukses itu merupakan suatu orkestra dari seluruh elemen,” kata Mendagri.

Elemen penting pertama Pilkada kata Mendagri, adalah Pemerintah. Pemerintah memiliki peran sangat penting. Pertama terkait peran dalam penganggaran. Sampai hari ini realisasi anggaran Pilkada sudah hampir mendekati 100%. Anggaran untuk KPU sudah mencapai 99,58%. Untuk Bawaslu itu telah mencapai 99,61%. Sementara untuk aparat keamanan Polri dan TNI sudah mencapai 83,77%.

“Daerah-daerah yang lain yang belum menuntaskan sampai 100% daerah mana saja, sekarang ini rata-rata Plt, sudah saya perintahkan kepada Plt atau Pjs-nya untuk segera melunasi supaya tidak ada lagi beban tanggungan kepada KPU dan Bawaslu maupun aparat keamanan. Ini saya lihat kota Bandar Lampung ini paling macet, saya juga tidak tahu kenapa?” kata Mendagri.

Peran dari pemerintah lainnya, lanjut Mendagri, adalah memfasilitasi, termasuk memfasilitasi masalah peraturan perundang-undangan dan PKPU. Pemerintah punya peran untuk mengkomunikasikan itu dengan DPR.

“Kemudian juga mendorong agar netral. Sejumlah surat edaran kita lakukan diantaranya tidak boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan paslon. Kemarin ada yang melakukan sehingga akhirnyadi diskualifikasi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Ada dugaan demikian, sehingga temuan Bawaslu kemudian di follow up oleh KPU, ” kata dia.

Elemen penting lainnya dalam pelaksanaan Pilkada, tentunya Penyelenggara Pemilu. Salah satunya adalah KPU. KPU diharapkan menjadi pihak yang betul-betul netral. Sebab pengalaman di lapangan, terutama di daerah, lebih khususnya lagi dalam Pilkada, acapkali ada penyelenggara yang tidak netral. Jadi menjamin netralitas jajaran KPU dan Bawaslu terutama di tingkat bawah itu tidak gampang.

“Apalagi yang ad hock. Mungkin berpikir lima tahun sekali kapan lagi?, Sehingga ini tolong rekan-rekan KPU daerah yang bertanggungjawab betul-betul tunjukkan netralitas. Hanya dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh pasangan calon,” kata Mendagri.

Begitu juga dengan Bawaslu. Ia berharap, badan pengawas bisa mencegah tindak transaksional dalam Pilkada. Jika ada jangan ragu untuk menindak tegas.

“Saya juga mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian Polri, kejaksaan, Saya sudah sampaikan juga kalau ada oknum yang berbuat demikian tindak tegas, untuk memberikan contoh kepada yang lain. Memberikan efek deteren kepada yang lain,”ujarnya.

Jangan sampai, tegas Mendagri, pesta demokrasi menjadi pesta yaitu transaksional. Ketegasan menjadi kunci. “Saya kira di samping itu adalah komitmen dari rekan-rekan jajaran KPU dan Bawaslu serta pengawasan yang ketat dan saya juga sudah minta kepada DKPP untuk tegas bertindak kepada penyelenggara yang melakukan pelanggaran, apalagi yang berhubungan transaksional untuk kemenangan,” katanya.

Peran Bawaslu kata Mendagri, sangat penting. Karenanya yang harus dijaga oleh badan pengawas adalah jadi pihak netral. Nomor 1 adalah netral. Sebab Bawaslu adalah pengawas yang sangat menentukan fair tidaknya sebuah pertandingan. Kalau pengawasnya netral, pengawasnya baik, maka akan dihormati dan disegani.

“Tapi kalau seandainya berpikirnya kapan lagi lima tahun sekali, maka itu akan menjadi awal permasalahan di daerah itu awal ketidakpercayaan. Kemudian stakeholder lain selain pemerintah KPU, Bawaslu adalah pasangan calon dan partai pendukung, paslon dan partai pendukung. Kita harapkan bisa berkompetisi secara sehat. Siap menang dan siap kalah Jangan siap menang dan tidak siap kalah, karena pasti ada yang menang dan ada yang kalah tapi kompetisinya harus sehat maka gunakan cara-cara yang sehat juga, ” kata Mendagri

Komitmen dari pasangan calon menurut Mendagri menjadi penting disamping pengawasan eksternal. Jadi pengawasan internal dari pasangan calon dan tim sukses serta partai pendukung ini penting sekali. Jangan menghalalkan segala cara.

“Kita ingin membangun demokrasi yang baik. Oleh karena itu, pasangan juga kita harapkan mematuhi rule of law, mematuhi rule of game, mematuhi aturan mainnya yang diatur dalam PKPU, yang diatur dalam undang-undang yang lain dan dipelajari dan diikuti gunakan cara-cara yang cerdas yang smart. Boleh melakukan positive campaign jadi mengekspos kelebihan masing-masing. Boleh juga mengekspos kelemahan lawan atau negatif game, negative campaign. Yang tidak boleh adalah black campaign, yaitu kampanye hitam yang isinya hoax, kebohongan. Kalau itu yang terjadi itu adalah tindak pidana. Kalau melalui sarana IT, menggunakan cara-cara yang lain bisa dikategorikan fitnah mencemarkan nama baik macam-macam, kalau seandainya menimbulkan kerusuhan lebih parah lagi, penghasutan, ” urai Mendagri.

Aparat keamanan juga lanjut Mendagri, harus netral, baik itu Satpol PP dan Linmas atau TNI dan Polri. Nomor satu mesti netral dulu. Baru yang kedua mampu untuk mendeteksi potensi-potensi kerawanan konflik maupun penyebaran Covid-19. Dan mampu untuk meredamnya. Kemudian peran dari media juga sangat penting. Karenanya semua stakeholder Pilkada harus bekerjasama dengan media

“Nah di sini kita dekati media semua pihak supaya media betul-betul memiliki idealisme. Ini menyangkut masalah bangsa, masalah rakyat, media kita harapkan silakan mencari berita berita yang baik eksklusif news, tapi berusaha untuk mendinginkan jangan memanaskan situasi. Apalagi dengan adanya social media yang lebih tidak terkontrol semua orang menjadi reporter jurnalis. Ini juga perlu KPU, Bawaslu bersama-sama kita semua ini netralisir isu-isu yang provokatif, atau hoax di sosial media,” kata Mendagri.

Terakhir peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan Ormas. Menurut Mendagri, elemen-elemen masyarakat ini harus diberdayakan. Sehingga bisa dibangun image dan dukungan mereka terhadap jalannya Pilkada. Sehingga mereka bisa ikut berkontribusi menciptakan Pilkada yang sehat dan aman. Pilkada yang demokratis, aman dari konflik kekerasan. Serta aman dari pelanggaran pelanggaran. Termasuk pelanggaran dalam hal money politics maupun korupsi. Dan juga aman dari penyebaran Covid-19, ” pungkasnya.