Menakar Kedewasaan Demokrasi Kita

oleh -

PROSES demokrasi Pancasila yang didasari nilai-nilai Pancasila di negeri ini telah mengalami pendewasaan yang sudah sedemikian rupa.

Proses demi proses yang dilalui, menelan pengorbanan yang nilainya sulit untuk di materialkan. Mulai dari jatuhnya rezim Orde Lama yang berganti menjadi Orde Baru tahun 1965 dengan semua peristiwa berdarah yang masih melekat menjadi sejarah kelam negeri ini. Sampai pada penjatuhan rezim Orde Baru menjadi Orde Reformasi tahun 1998 yang juga mempertaruhkan harta dan nyawa. Semuanya menjadi pupuk demokrasi di negeri ini untuk menjadi lebih dewasa.

Berangkat dari berbagai rentetan sejarah itu, perlu kiranya kita melihat secara utuh terhadap kedewasaan demokrasi kita yang terjadi hari ini. Ada dua hal penting yang perlu kita kaji dalam menelaah kedewasaan berdemokrasi kita, yang pertama adalah pemerintah harus hadir untuk melindungi warga negaranya dan penegakan hak asasi seluruh warga negaranya. Yang kedua, bagaimana partisipasi warga negaranya dalam pemerintahan yang menjadikan mereka memiliki kesetaraan antara satu dengan yang lainnya.

Apakah Negara Hadir?

Kehadiran negara dalam proses demokrasi ditandai dengan adanya pengakuan, penghargaan dan perlindungan hak asasi warga negara, sehingga setiap warga negara tidak semena-mena terhadap warga negara lainnya. Disetiap hak asasi warga negara dibatasi dengan hak asasi warga negara lainnya. Negara harus bisa menjamin hal itu. Negara juga harus menjamin persamaan hak bagi warganya, dalam segala bidang, baik itu hak dalam menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak berpenghidupan yang layak, hak berbudaya maupun hak dalam mendapatkan keadilan di peradilan.

Apakah hari ini negara telah hadir dalam hal yang substantif tersebut, warga negara lah yang dapat menilainya. Karena ukuran demokrasi adalah ukuran normatif dari masing-masing warga negara, yang tidak bisa dibuat rata-rata.

Bagaimana Partisipasi Warga Negara dalam Pemerintahan?

Pemilihan umum dapat dijadikan salah satu alat dan tolok ukur atas partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Karena dalam pemilihan umum, warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menentukan pemimpin dan wakilnya dipemerintahan. Yang akan menentukan berbagai kebijakan negara kedepan. Sehingga dalam konstitusi kita banyak mengatur mengenai pemilihan umum. Bahkan dalam UUD 1945 pasal 22E ayat 1 secara jelas menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Jika dahulu pemilu hanya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia maka dalam peruhan ketiga UUD 1945 menambahkan dua unsur yaitu jujur dan adil. Jujur diartikan sebagai tidak adanya kecurangan dalam pemilu dan adil sebagai kesamaan hak dan kewajiban yang tidak berat sebelah. Sehingga pelaksanaan pemilu hari ini menjadi lebih bermartabat, yang sedapatnya pedoman itu menjadi sebuah kesadaran bersama atas proses demokrasi kita yang semakin matang dan dewasa.

Tidak ada lagi berita bohong dalam pemilu, tidak adalagi pemanfaatan kekuasaan untuk memenangkan pemilu, serahkan semua kepada warga negara kita, karena setiap zaman pasti ada pemimpinnya dan setiap pemimpin pasti ada zamannya. Apakah hal itu sudah kita terapkan? Pembacalah yang lebih bisa menjawabnya.

Oleh : Lucik

Penulis adalah Pegiat Demokrasi di Studi Kebijakan dan Transformasi Sosial (SKETSA)