Mahfud MD: RUU PKS Harus Diteruskan

oleh -

JOMBANG – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. H. Mahfud MD, S.H. sangat mendukung adanya Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Hal itu ia ungkapkan saat hadiri seminar nasional di Ponpes Tebuireng, Kabupaten Jombang, Kamis (02/05/2019).

“Saya sangat mendukung adanya RUU PKS, sebab di Indonesia belum memiliki undang-undang kayak gitu, yang ada hanya undang-undang peninggalan Belanda,” tuturnya. 

Namun, lanjut pria kelahiran madura, rancangan tersebut masih perlu adanya pembenahan, yakni soal banyaknya penyebutan lembaga pemerintah dan Kementerian untuk melakukan tugasnya. Mulai tugas Polri, Kementerian Pendidikan, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), serta lembaga pemerintah lainnya. 

“Semua lembaga tersebut sebenarnya tidak perlu dicantumkan, karena masing-masing lembaga tersebut sudah memiliki aturan sendiri-sendiri,” imbuhnya. 

Ia menambahkan, adanya poin yang meminta agar masalah penghapusan kekerasan seksual dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya juga tak perlu dilakukan, sebab hal ini sudah melekat di setiap mata pelajaran. 

“Tidak usah dimasukkan dalam kurikulum, karena saya rasa dalam tiap pelajaran sudah tercantum. Hal seperti itu tidak perlu dieksplisitkan atau ditampakkan dalam pendidikan,” terangnya. 

Kita perlu teruskan RUU PKS ini, sebab saat ini sudah masuk Prolegnas DPR RI. Namun, sebelum disahkan menjadi Undang – Undang, harus ada pertimbangan tentang adanya tumpang tindih dengan Undang – Undang lainnya yang sudah ada. 

“Kita masih membutuhkan masukan – masukan yang sekiranya positif dan tidak merugikan pihak lainnya, nanti kita olah lagi,” pungkasnya. 

Sementara, dalam Seminar Membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), juga dihadiri Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, Ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, serta anggota Komnas Perempuan, Nahe’i.

Anggota DPR RI, Fraksi PDIP menambahkan, RUU PKS sudah disepakati oleh sembilan fraksi di DPR RI. Ia juga mengatakan bahwa RUU tersebut di inisiasi oleh Komnas Perempuan. Selanjutnya, menggelinding ke gedung dewan lewat berbagai tahapan.

“Jangan sampai RUU ini menyebabkan perpecahan di antara kita. Juga jangan sampai ditarik pada wilayah perbedaan ideologi,” ujar Rieke Diah Pitaloka. 

Editor.  :  Rusmiyanto