KPwBI Privinsi Jatim Bersama Polda Jatim Tindak Tegas Kepada KUPVA Ilegal

oleh -

SURABAYA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pihak-pihak yang masih melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin dari Bank Indonesia. 

Hal tersebut merupakan langkah dalam melaksanakan amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, Bank Indonesia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA Bukan Bank atau dikenal dengan istilah ‘’money changer’’. 

​Kegiatan penertiban ini dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 21 Agustus 2019 terhadap pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang. Hasil penertiban KUPVA tidak berizin tersebut terdapat 2 (dua) KUPVA yang berkeinginan mengajukan izin dan 10 (sepuluh) KUPVA menyatakan ingin menutup lokasi usaha atau menghentikan kegiatan penukaran valuta asing. 

Diutarakan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi Ahmad Johansya, “Bank Indonesia akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan penukaran valuta asing secara ilegal atau tidak berizin, dan dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kegiatan penertiban dengan mengatasnamakan Bank Indonesia,” ujarnya.

Dari penertiban diketahui bahwa para pelaku tidak hanya melakukan kegiatan penukaran valuta asing namun juga memanfaatkan sebagai usaha toko emas dan m tour & travel.

Sejauh ini, pihak-pihak yang ditertibkan telah bersikap koperatif sehingga kegiatan penertiban dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Terhadap seluruh pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin yang terkena tindakan penertiban, telah ditempel stiker pelanggaran sampai dengan yang bersangkutan mengajukan izin ke Bank Indonesia. 

Selanjutnya KPwBI Provinsi Jawa Timur akan memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-phak tersebut. Kepada pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha, dilarang keras untuk merusak, melepas, atau memindahkan stiker penertiban dimaksud, dengan ancaman pidana sesuai Pasal 232 KUHP.

Sebelum melakukan penertiban terhadap pelaku KUPVA tidak berizin tersebut, KPwBI Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya persuasif melalui himbauan untuk mengajukan izin ke Bank Indonesia, antara lain melalui sosialisasi maupun mendatangi lokasi usaha dan meminta pihak-pihak dimaksud untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan segera mengajukan izin kepada KPwBI Provinsi Jawa Timur. Kepada masyarakat khususnya di Jawa Timur dihimbau untuk selalu menggunakan KUPVA yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Bila menemukan KUPVA mencurigakan dan melakukan penukaran uang secara tidak berizin segera menginformasikan ke Bank Indonesia terdekat. Kepada penyelenggara KUPVA berizin diingatkan kembali untuk tidak bekerjasama dan bertransaksi dengan pelaku yang tidak berizin. 

“Bank Indonesia bekerjasama dengan pihak Kepolisian, akan menindak tegas para pelaku tersebut melalui upaya hukum. Dan kami himbau kepada masyarakat untuk meneliti dulu KUPVA yang telah berizin atau belum dengan cara menghubungi Fungsi Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran,” tambah Difi Ahmad Johansya.