KPU Jombang Terima LPSDK Dari Partai Peserta Pemilu 2019

oleh -
Staf KPU Jombang
Staf KPU Jombang

JOMBANG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dari partai peserta pemilu 2019, pada Rabu 02/01/19.

Pelaksanaan penyerahan LPSDK dilakukan serentak diseluruh wilayah yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jombang. Penyerahan tersebut dilakukan di Gedung Pertemuan Husni Kamil Manik Kanto, yang ada di area KPU Kabupaten Jombang, dibuka mulai pukul 08:00 sampai dengan 18:00 Wib.

Penyerahan LPSDK, menjadi salah satu kewajiban administrasi Partai Politik sebagai peserta pemilu agar tetap dapat ikut berlaga dalam kontestasi demokrasi di Indonesia.

Komisioner Devisi Hukum, Pengawasan dan SDM KPU Kab. Jombang, Athohilah, memaparkan, pelaporan dana Kampanye secara umum telah diatur oleh KPU yang dilakukan dalam tiga tahapan. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Peneriman dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

“LADK dilakukan di awal masa kampanye, dan hari ini masuk tahap kedua yakni pelaporan LPSDK, sedangkan nanti di ujung masa kampanye harus ada pelaporan lagi yakni LPPDK,” paparnya.

Berkas pelaporan, lanjut Athohilah, yang diserahkan peserta pemilu ada dua rangkap, satu rangkap untuk KPU dan satunya lagi sebagai bahan tembusan untuk Bawaslu. Dan di akhir masa kampanye, nantinya akan ada audit untuk melihat tingkat kepatuhan dari partai politik sebagai peserta pemilu.

“Nantinya seluruh partai sebagai peserta pemilu akan diaudit untuk diperiksa apakah partai peserta pemilu tersebut patuh terhadap ketentuan dana kampanye. Jadi jenis audit yang dilakukan ialah jenis audit kepatuhan,” imbuhnya.

“Apabila ada partai yang tidak menyerahkan laporan tersebut akan dikenakan sanksi yakni dicoret sebagai peserta pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan,” pungkasnya.

Pada saat pelaporan tersebut tidak ada kesulitan atau kendala peserta pemilu dalam membuat dan melaporkan dana kampanye. Karena sejak jauh-jauh hari KPU Jombang, telah memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan laporan kepada para pengelola keuangan partai politik.

Selain itu, KPU juga menyiapkan Sistem Aplikasi Dana Kampanye (Aplikasi Sitdakam), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi partai dalam mengisi dan membuat laporan keuangan.

Adapun yang sudah melakukan pelaporan yakni 12 parpol dan 2 timses pilpres. Sedangkan 2 parpol lainnya yakni Partai Garuda dan PKPI tidak melakukan pelaporan dikarenakan tidak mempunyai caleg. @VIN