KPI Cekal SpongeBob, Ini Tanggapan Pakar Komunikasi Unair.

oleh -

Surabaya  – Baru-baru ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberi teguran pada tayangan serial kartun Spongebob Squarepants dan beberapa program TV lainnya. Namun, tindakan tersebut kemudian menuai beberapa kritik dari masyarakat luas.

Menanggapi hal itu, pakar komunikasi Universitas Airlangga, Prof. Dra. Rachmah Ida M.Com., Ph.D. menilai bahwa konten-konten yang dilarang tayang di TV, sebenarnya sudah tertuang dalam aturan yang dibuat oleh KPI. Peraturan tersebut tertulis dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

“Apa saja konten yang tidak boleh ditayangkan oleh TV sudah ada pedomannya, misalnya tidak mengandung unsur SARA, diskriminatif, pornografi, dan lain-lain,” ungkap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP UNAIR) itu.

Dosen Ilmu Komunikasi itu melanjutkan bahwa adanya lolos tayang itu berarti bahwa badan sensor Indonesia tidak lagi berfungsi secara optimal. Seharusnya semua tayangan hiburan TV seperti sinetron dan film, apalagi film asing harus masuk Lembaga Survei Indonesia (LSI) terlebih dulu, baru boleh tayang jika sudah dinyatakan lolos.

“Jika memang film Spongebob dianggap melanggar ketentuan yang ada dalam pedoman isi siaran P3-SPS, maka ya harus diberikan teguran,” imbuhnya.

Selanjutnya, KPI perlu menjelaskan apa saja unsur-unsur yang dilanggar oleh kartun Spongebob kepada produser. Jika KPI menegur produser, maka surat tegurannya harus dilayangkan ke Amerika.

“Namun jika KPI menegur stasiun TV Indonesia, maka ini berarti lembaga sensor sudah tidak berfungsi. Karena seluruh tayangan asing yang masuk ke Indonesia harusnya sudah lolos sensor,” jelasnya.

Ida berharap ke depan KPI bisa menjadi regulator yang benar-benar menegakkan aturan dan tidak tebang pilih. KPI tidak boleh menggunakan double standar untuk mengawasi isi siaran TV dan radio di tanah air.

Pedoman yang digunakan harus ditegakkan dan jangan asal potong atau memberi sanksi tanpa solusi. KPI seharusnya tidak hanya berperan sebagai polisi siaran, tetapi juga harus berperan sebagai advocate institution bagi lembaga-lembaga penyiaran.

“Peran aktif KPI on behalf of audience di Indonesia harus berpihak pada penonton dan harus berupaya mencerdaskan bangsa melalui gerakan literasi media yang harus terus dilakukan,” tandasnya.(Noe)