Koalisi Masyarakat untuk Demokrasi Soroti Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

oleh -
-Diskusi Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Demokrasi (foto : Mas Hadi/Kabarjatim)
-Diskusi Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Demokrasi (foto : Mas Hadi/Kabarjatim)

SURABAYA-Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Demokrasi  meminta Bawaslu dan KPU RI untuk selektif dalam memilih anggota. Hal itu berkaitan dengan pembentukan KPU Provinsi, Kota/Kabupaten, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang saat ini sedang berlangsung.

Ketua koalisi masyarakat untuk demokrasi, Ilham Maulidi mengungkapkan agar Bawaslu dan KPU RI memperhatikan dengan cermat proses penyeleksian anggota. Dalam hal ini komisioner atau anggota yang sudah aktif tidak diikutkan dalam proses penyeleksian untuk jenjang diatasnya. Hal itu sebagaimana tertuang pasal 36 dan 134 UU Pemilu dalam sumpah/janji sebagai anggota KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota serta Bawaslu Provinsi, Kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Semisal, saya sudah menjadi anggota KPUD Surabaya, kemudian demi jenjang berikutnya saya mau mendaftar kan ke KPUD Provinsi. Sedangkan masa jabatan saya belum selesai, maka tidak boleh,” ujar Ilham Maulidi, Selasa (10/7/2017).

Komisioner maupun anggota dikatakan sudah tidak menjabat lagi ketika masuk dalam tiga kriteria sebagaimana pasal 135 UU Pemilu. Diantaranya, Meninggal Dunia, Sakit keras, dan diberhentikan DKPP karena pelanggaran kode etik.

“Terlepas dari itu semua, mereka masih dikatakan anggota aktif. Makanya, hal ini Bawaslu maupun KPU RI harus selektif dalam melakukan penyeleksian,” katanya.

Bukan tidak mungkin, hal ini sudah terjadi ditahun-tahun sebelumnya saat proses rekruitmen penyelenggara pemilu. Sehingga hal ini bisa dilakukan antisipasi kedepannya demi terciptanya figur atau pejabat pelaksana pemilu berintegritas dan tidak melanggar UU yang ada.

“Maka, jika Bawaslu RI memilih komisioner aktif, akan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini tidak boleh dibiarkan lagi,” jelasnya.

Pelanggaran-pelanggaran seperti ini bakal terus terjadi jika dibiarkan. Ada beberapa alasan sehingga hhak itu menjadi pembiaran, disamping minimnya pemahaman masyarakat tentang UU, juga kurangnya pro aktif dari lembaga. Sehingga hal itu terus terjadi.

“Nunggu ada pelanggaran baru direspon. Mestinya pro aktif dalam pemilu ini. Mulai seleksi penyelenggara hingga seleksi calon. Sehingga tidak ada pelanggaran dan terciptanya proses pemilu yang kondusif.

Kalau semua tertib, taat hukum, maka semuanya menjadi aman,” tandasnya.

Diketahui, dalam element yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Demokrasi diantaranya, Pondok Jokowi presiden, DPW Lira Jatim. Forum Silaturahmi Santri Jatim, DPD jaringan relawan masyarakat Jatim, Jaringan makmur Nusantara, Forum aktifis milenial dan Left Democcratic Force (LDF).  @VIN