Khofifah Sebut Pelajar Ikut Menolak Omnibus Law Terencana

oleh -

SURABAYA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melihat pola gerakan menolak Omnibus Law yang diikuti pelajar terencana dan sistematis. Bagaimana tidak, gerakan tersebut hampir terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jatim. 

“Kejadian dengan mengarahkan dalam tanda petik, anak-anak SMA/SMK hampir 70 persen ini kok sepertinya merata. Mulai di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan di Jatim juga begitu. Kemudian Medan, Sulawesi Selatan kok sepertinya semuanya sama,” kata Khofifah, di sela audeinsi secara virtual secara tertutup dengan kepala sekolah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, 13 Oktober 2020. 

Khofifah menyayangkan aksi yang diikuti para pelajar, karena mereka para siswa SMA/SMK ini tidak banyak yang paham tentang esensi yang dibawa saat demo. Ketika ada yang lempar-lemparan, membakar, dan merobohkan pagar, mereka hanya ikut-ikutan. 

Oleh karena itu, Khofifah menginstruksikan kepala sekolah untuk menghentikan keterlibatan siswa SMA/SMK, untuk ikut aksi massa menolak Undang-undang Cipta Kerja. Ia juga meminta kepada kepala sekolah melakukan dua pendekatan, melalui wali murid dan siswa. 

Para komite, kata dia, sekolah diajak ikut mencari solusi dalam mengawasi dan mengarahkan orang tua siswa untuk membimbing langsung agar tidak melakukan aksi lagi. “Tolong disampaikan ke anak-anak pasti komite sekolah punya grup WhatsApp,” jelasnya.

Selain mengajak bicara para komite sekolah, Khofifah juga mendorong sekolah melakukan pendekatan kepada melalui OSIS. “Sampaikan ke mereka untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada teman-temannya,” katanya. 

Khofifah melihat pendekatan teman sebaya melalui OSIS ini efektif dalam memberi pengertian agar tidak kembali turun kejalan melakukan aksi. Bahasa yang digunakan juga sama, karena usianya sama. “Dengan diksi ala milenial. Saya rasa mereka bisa sampaikan pesan-pesan itu,” kata Khofifah. 

Sementara itu untuk mensosialisasikan Undang-undang Cipta Kerja, Khofifah mengaku telah meminta Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi, untuk mengirimkan copy dari keterangan pemerintah. Diharapkan banyak yang mengerti tentang detail undang-undang tersebut. “Tapi paling tidak penjelasan umum dari Kemenko perekonomian nanti saya minta kepala dindik kirimlah bisa WA. Tidaak usah email juga bisa,” kata mantan Menteri Sosial itu. NOE