Khofifah Minta Penyelenggala Pemilu Pastikan Petugas Pilkada 2020 Aman Covid-19

oleh -

SURABAYA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada penyelanggara Pilkada, memastikan kesehatan seluruh petugas Pilkada Serentak di 19 kabupaten/kota di Jatim. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 pada Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020.

Seruan ini disampaikan Khofifah saat menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan 19 KPU kabupaten/kota di Jatim, bertempat di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (19/10/2020). Rakor ini bertujuan mewujudkan Pilkada serentak di 19 kab/kota di Jatim berlangsung tertib, aman, damai dan lancar sesuai dengan protokol kesehatan.

“Ada beberapa hal penting yang perlu diwaspadai pada pelaksanaan pilkada serentak di temgah pandemi Covid-19. Mulai dari penerapan protokol kesehatan selama proses pilkada, meningkatkan angka partisipasi pemilih, sampai dengan mengantisipasi berbagai kerawanan yang timbul serta menjaga protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada,” kata Khofifah.

Maka itu, kata Khofifah, harus dipastikan kesehatan seluruh petugas pemilu, mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam kondisi sehat dan terbebas dari Covid-19.

Untuk itu, Khofifah meminta kepada bupati/wali kota melakukan koordinasi teknis pelaksanaan rapid test atau swab test bagi para petugas tersebut. Hal ini terkait dengan kebutuhan tenaga kesehatan, serta jangka waktu hasil pelaksanaan tes tersebut tidak kadaluarsa atau masih berlaku saat Pilkada.

Sebab, kata Khofifah, menurut Kemenkes bahwa hasil rapid tes berlaku selama 14 hari. Ia pun meminta kepala daerah setempat berbagi tugas mulai kapan rapid test para petugas ini akan dilakukan, karena terkait berapa banyak tim nakes bisa disupport kepala daerah setempat. “Jangan sampai pelaksanaannya terlalu mepet sehingga ketika pilkada berlangsung hasilnya belum keluar. Mari lakukan pemetaaan kepada seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pemungutan suara ini agar rakyat sehat, ekonominya sehat dan pilkadanya sehat,” katanya.

Terkait kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, lanjut Khofifah, ia meminta agar kab/kota yang tidak melaksanakan pilkada dapat memberikan support, atau bantuan kepada kab/kota yang membutuhkan bantuan tenaga kesehatan. Terutama di daerah-daerah yang memiliki masyarakat yang memiliki hak pilih dalam jumlah besar.

“Kami mohon kepada bupati/walikota terdekat jikalau ada daerah di sekitarnya dengan jumlah pemilih sangat besar, dan jumlah tim petugas pilkada dalam jumlah besar butuh support, sekiranya memungkinkan bisa kita bantu tenaga kesehatan, terutama untuk melakukan rapid test dan swab test bagi para petugasnya,” ujarnya.

Khofifah juga meminta agar KPU dan bupati/walikota terus melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Pilkada serentak. Sebab, kata dia, masih ada masyarakat yang tidak tahu kapan pelaksanaan pilkada tersebut, ini penting agar tingkat partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pilkada meningkat. “Bupati/Walikota bisa bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyebarluaskan informasi serta terus mensosialisasikan pilkada ini. Seperti bekerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik untuk terus mensosialisasikan hal ini,” ujarnya. NOE