Kepesertaan BPJS Kesehatan TKI Bisa Dihentikan Sementara

oleh -

GRESIK-Di penghujung akhir tahun untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), atau Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) sedang mendapatkan angin segar. Pasalnya, sebagian dari mereka bisa mengajukan pembebasan iuran sementara.

Peserta yang dimaksud adalah Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam waktu cukup lama. Termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Kabar gembira ini menyusul setelah terbit Peraturan Presiden (perpres) Nomor 82 tahun 2018. Alasan penghentian status kepesertaan sementara, karena mereka tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

“Dalam perpres tersebut dijelaskan bahwa seorang WNI yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertaannya sementara,” ujar Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gresik, dr. Greisthy E.L Borotoding, saat jumpa pers di kantornya, siang tadi (19/12/2018).

Tetapi, ketika peserta sudah kembali ke Indonesia wajib lapor ke BPJS Kesehatan. Kemudian membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak di Indonesia lagi.

“Jika sudah lapor, ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU (Pekerja Penerima Upah) yang masih mendapatkan gaji di Indonesia,” terangnya.

Saat disinggung lebih jauh terkait antisipasi terhadap TKI, yang relatif lebih lama di luar negeri dan kekhawatiran tidak aktif laporan ke BPJS masih akan didalami. Harapannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menerbitkan aturan khusus TKI. Hal tersebut bertujuan mengantisipasi terjadinya tunggakan, atau penyalahgunaan kebijakan.

Selain itu, dalam perpres terbaru juga mengatur status kepesertaan Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa semakin jelas. Mereka ditetapkan dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen PPU yang ditanggung pemerintah.

“Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya. Yaitu, 2 persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Adapun kepesertaan bayi baru lahir, dapat segera didaftarkan BPJS Kesehatan maksimal 28 hari sejak dilahirkan. Jika sudah didaftarkan dan dibayarkan, maka (bayi) berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan.

“Untuk pembiayaan bayi baru lahir yang mendapatkan perawatan secara terpisah dengan ibunya, tetap bisa ditanggung oleh BPJS jika tidak melebihi batas maksimal waktu pemberian jaminan. Biasanya waktu yang diberikan dari rumah sakit untuk batas penjaminan adalah maksimal 3 x 24 jam atau 3 hari,” tandasnya. @DEDI