Keluarga Kepala Desa ‘Bisa’ Diangkat Jadi Perangkat Desa?

oleh -

SUMENEP – Belum diaturnya pengangkatan perangkat desa membuat kepala desa memiliki kebijakan prerogatif dalam mengatur semua aparatur desanya. Bahkan, tak ada undang-undang yang mengatur semisal pengangkatan bendahara desa.

Dengan begitu, kepala desa bisa saja dan bisa jadi mengambil bendaharanya dari unsur keluarga. Padahal, hal tersebut bisa jadi masuk ke ranah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selain mengarah para tindakan KKN, perangkat desa yang prerogatifnya melekat pada kepala desa, bisa saja pengambilannya tidak se profesional mungkin. Semisal memakai tim pemenangannya pada saat mencalonkan kepala desa.

Salah satu pengamat kebijakan hukum dan sosial, Sahrul Gunawan memaparkan, perlunya pemerintah untuk mengatur semua perangkat di desa. Semisal dengan diterbitnya PP atau diatur dalam Perbup, bisa juga tertuang dalam Perda Desa.

“Aturan tentang perangkat desa itu seyogyanya harus diatur oleh pemerintah. Karena tidak menutup kemungkinan apabila kepala desa yang memiliki kebijakan, akan mengangkat dari unsur keluarga,” katanya, Sabtu (23/3/2019).

Sahrul menilai, ketika kepala desa mengangkat dari unsur keluarga, bisa saja nanti akan mengarah pada tindakan KKN. Hal itu akan banyak mudharatnya terhadap pemerintah, lebih-lebih kepada negara.

“Jadi sebisa mungkin aparatur desa ini nanti bisa diatur di Perda Desa, ini dalam rangka mencegah tindakan yang mengarah pada KKN,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Ahmad Masuni menjelaskan, secara aturan memang kepala desa tidak diatur dalam rangka mengangkat siapapun menjadi perangkat desa.

“Kalau secara aturan, perangkat dari keluarga ataupun kerabat itu tidak ada masalah. Tidak ada yang mengatur, walaupun dari unsur keluarga,” jelasnya.

Masuni juga mengaku apabila perangkat desa dari unsur keluarga maka bisa saja akan mengarah ke tindakan KKN. Namun lagi-lagi tidak ada aturan yang mengaturnya.

“Kalau sudah keluarga yang menjadi perangkat desa, secara undang-undang KKN kenak, tapi mau bagaimana lagi,” terangnya pasrah.

Bahkan kata dia, pihaknya telah memberikan sosialisasi kepada semua Kepala Desa agar tidak menunjuk atau mengangkat aparatur desa dari unsur famili atau keluarga. “Sudah kami sarankan tidak boleh terjadi,” jelasnya.

Disinggung soal upaya lain selain saran mengantisipasi KKN, pihaknya berupaya kedepan membuat aturan tersendiri terkait pengangkatan aparatur desa dengan cara seleksi terbuka.

“Jadi, kami berupaya nanti pengangkatan aparatur desa melalui kompetensi diuji saja. Seleksi secara umum, atau berdasarkan rekomendasi tokoh setempat,” tandasnya.

editor : Nurul Arifin