Kebijakan Impor Pangan Masih Jadi Beban Nyata Ekonomi Nasional

oleh -
Ilustrasi (ist)
Ilustrasi (ist)

JAKARTA-Dalam Debat Capres season II yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Capres nomer urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan, tentang anomali kebijakan impor di saat panen raya adalah commen sense yang sehari-hari.
“Tidak perlu menjadi ekonom untuk memahami nasib petani kita yang masih tertindas seperti nasib Marhaen yang di masa lalu menginspirasi Bung Karno. Ukurannya mudah, soal kepemilikan lahan, di mana petani tradisional kita lebih banyak yang menjadi buruh tani daripada pemilik dan penggarap lahan. Data lain menunjukkan kepemilikan lahan hanya dikuasai segelintir kelompok dan elit tertentu,” kata Prabowo saat itu.

Zaenal A Budiyono, Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), menilai ada tugas. “Artinya, ada tugas sejarah yang harus kita tunaikan untuk mengentaskan dan memakmurkan petani. Di sini Prabowo menganggap kebijakan impor justru akan semakin “menenggelamkan” petani tersebut,” papar Zaenal.

Meski Jokowi menjelaskan bahwa impor hanya digunakan sebagai stok, namun tetap saja kebijakan tersebut tidak pro terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Mengenai besaran angka impor beras, misalnya, klaim Jokowi dalam debat bahwa impor terus menurun juga tidak sepenuhnya benar.

Mengutip data BPS, tahun 2014, impor beras tembus 844 ribu ton. Setahun setelah pemerintahan berjalan, impor beras naik tipis 861 ribu ton. Kemudian, pemerintah kembali mengimpor beras sebanyak 1,28 juta ton pada 2016, dan sempat turun menjadi hanya 305 ribu ton pada 2017.

Tahun lalu (2018), impor beras kembali meroket hampir mencapai tujuh kali lipat tahun sebelumnya menjadi 2,25 juta ton.

“Ironisnya kebijakan untuk melakukan impor beras tidaklah didukung oleh lembaga terkait. Justru antar kementerian dan lembaga kerap terjadi silang data mengenai urgensi impor. Ini menunjukkan bahwa impor masih menjadi beban nyata bagi ekonomi nasional,” paparnya kembali.

Editor : Nurul Arifin