Kades di Sumenep Dituntut Netral, Jika tidak bisa di Pidana

oleh -

SUMENEP: Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, merupakan salah satu kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 9 Desember mendatang. Untuk itu, netralitas pejabat publik seperti kepala desa (Kades) akan menjadi pertaruhan apabila tidak netral dalam Pilkada tersebut.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep melalui anak buahnya yang ada di kecamatan-kecamatan mengintruksikan agar menyampaikan tentang himbauan-himbauan agar kepala desa netral dalam pelaksanaan Pilkada ini. Sebab apabila ditemukan tidak netral, maka kades bisa di pidana.

“Tentang netralitas kades maka kami akan memproses sebagaimana ketentuan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016. Dalam pasal 183 itu ada ketentuan pidana terkait dengan netralitas kades dalam pilkada,” kata Komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafii.

“Maka ketika masuk pada unsur pidana yang dilakukan oleh kades karena tidak netral atau tindakan yang merugikan kepada salah satu pasangan calon maka kami akan rekom ke Gakkumdu untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sedangkan untuk temuan pelanggaran tersebut kata Imam bisa karena adanya laporan atau aduan dari masyarakat atau karena temuan langsung yang ditemukan oleh pengawas yang ada di kecamatan.

“Kalau sudah ada laporan, nanti Gakkumdu lah yang akan melakukan proses sampai pada kami menemukan bukti-bukti yang cukup. Setelah menemukan bukti-bukti yang memenuhi unsur-unsur pasal, maka kami akan rekomendasikan ke kepolisian,” jelasnya.

Dia mengaku sudah menginstruksikan kepada panwascam agar menyampaikan himbauan kepada kades untuk netral. Dia juga akan melakukan sosialisasi terkait larangan kades, PNS, TNI-Polri dan pejabat BUMD/BUMD dalam Pilkada. NOE